Seharusnya ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas bersama persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Mestinya ada pertemuan Mega dengan SBY. Tak cukup SBY dengan Jokowi," kata pengamat politik senior, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Sabtu, 30/8).
Kata Arbi, SBY dan Partai Demokrat yang dipimpinnya menginginkan perbaikan hubungan dengan Megawati selaku otoritas tertinggi di PDIP. Hubungan SBY dan Mega sudah tidak baik sejak 2004 silam.
Arbi menilai, pertemuan SBY dan Jokowi di Bali adalah atas undangan SBY dan merupakan salah satu sinyal keinginan membuka komunikasi dengan Megawati.
"Seandainya Mega bisa bicara langsung dengan SBY, amat kemungkinan ada pembagian tanggung jawab menghadapi akibat kenaikan BBM ini yang sebetulnya bisa dilakukan pemerintahan SBY," jelasnya.
"Kalau di antara mereka ada kesepakatan, PDIP di parlemen akan mendukung kebijakan menaikkan harga yang diambil SBY di sisa periodenya. Beban BBM ini terbagi di antara mereka," jelas Arbi.
Sayangnya, Mega tak mau sedikit pun mengorbankan masalah dan perasaan pribadinya terhadap SBY. Padahal, komunikasi yang baik di antara mereka adalah kunci dari mulusnya transisi kepemimpinan nasional. Komunikasi itu juga bisa mengurangi beban politik pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
"Kalau persoalan BBM ini berlarut-larut maka Jokowi hadapi problema. Kenapa tidak bersama hadapinya? Sama-sama tanggung jawab menangung. Saat Mega bersikap negarawan," terangnya.
[ald]
