Berita

Ichsanuddin Noorsy/net

Politik

POLEMIK BBM

Ichsanuddin Noorsy: Logika PDIP Tidak Sesuai Konstitusi

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 10:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pakar ekonomi kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, mempertanyakan dukungan PDI Perjuangan terhadap rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ditegaskan Noorsy, logika ekonomi yang dipakai PDIP tentu saja bukan ekonomi konsititusi atau tidak sesuai prinsip Tri Sakti yang selama ini digembar-gemborkan oleh capresnya, Joko Widodo.

"Konstitusi kita tidak memberikan ruang bagi harga pasar atau harga keekonomian," tegasnya, dalam diskusi "Bola Panas BBM" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).  


Ia menekankan, cara berpikir atau hitung-hitungan yang dipakai PDIP dan Jokowi-JK dalam menetapkan kebijakan BBM pastilah tidak ketemu dengan semangat konstitusi.

"Jadi jangan bicara terlampau jauh, padahal cara berpikir kita lagi digeser ke logika harga pasar dan harga keekonomian. Sekarang logika ekonomi apa yang dipakai PDIP?" gugatnya.

Dia juga jelaskan bahwa banyak alternatif solusi. Sejak awal ia mengusulkan agar pemerintah terbuka mengenai biaya pokok produksi minyak dalam negeri dan biaya pokok minyak impor, baru bisa berbicara tentang harga.

Kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terang-terangan menyatakan, partainya mendukung kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubidi. Namun ia membantah keras jika partainya dianggap tak konsisten. Ditegaskannya, kalau subsidi masih ditahan, maka terjadi defisit anggaran.

"Kami berkalkulasi secara nyata, jangan bilang kami tidak konsisten.  Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," tegas Megawati kepada wartawan di Posko Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Sisingamangaraja nomor 5, Jakarta, Jumat (29/8). [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya