Presiden terpilih Joko Widodo diminta melakukan audit publik terhadap APBN sebagai tindaklanjut pertemuan dengan Presiden SBY di Bali.
Seperti diketahui, salah satu pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan adalah mengenai APBN 2015 dan APBN P 2014. Namun tidak disinggung mengenai hal khusus atau spesifik dari item dalam APBN yang dibicarakan.
"Audit publik perlu dilakukan baik secara postur, angka-angka items anggarannya," ujar Wakil Ketua IHCS Ridwan Darmawan dalam keterangannya kepada redaksi (Kamis, 28/8).
Menurut dia, Jokowi melalui Tim Transisi perlu segera melakukan audit terhadap APBN. Urgensinya untuk menyingkronkan APBN dengan upaya mewujudkan visi misi yang dikampanyekan Jokowi, yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Jokowi tidak hanya berkepentingan untuk menyesuaikan postur APBN dengan kepentingan kekuasaannya, tetapi juga harus mampu memutus mata rantai anggaran yang tidak berpijak pada konstitusi dan berpihak kepada rakyat," imbuhnya.
Dia mencontohkan perlu dicermati apakah benar hanya subsidi BBM yang secara riil membebani APBN. Lalu bagaimana dengan subsidi bank-bank obligor BLBI, yang pada 2012 misalnya, jumlah subsidi pemerintah mencapai Rp 84,17 triliun.
"APBN cermin dari apakah pemerintahan pro rakyat atau tidak sangat bisa dilihat dari postur APBN yang dihasilkan. Jokowi perlu mempertahitkan ini," demikian Ridwan.
[dem]
