Berita

Husni Kamil Manik

Wawancara

WAWANCARA

Husni Kamil Manik: Pansus Pilpres Kan Baru Wacana Kita Lihat Saja Perkembangannya

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 08:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski layu sebelum berkembang, ide pembentukan Panitia Khusus Pemilu Presiden (Pansus) Pilpres 2014 tetap disorot sejumlah kalangan. Ada yang menilai ini makar.

Sebab, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pilpres, maka pesta demokrasi lima tahunan itu sudah selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tidak mau mengomentari sebelum pansus tersebut resmi terbentuk.


“Saya tidak mau menanggapi terlebih dahulu. Karena pansusnya belum terbentuk,’’ kata Husni Kamil Manik di Gedung DPR, Jakarta.

Seperti diketahui, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pihaknya berencana membentuk Pansus Pilpres untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini.

Pihaknya menepis isu yang menyebut wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR itu dinilai upaya makar. Pansus ini tak ada hubungannya dengan makar.

Husni Kamil Manik selanjutnya mengatakan, kalau nanti Pansus Pilpres sudah terbentuk dan berjalan, pihaknya baru akan memberikan komentar. ‘’Di  situ nanti kami menanggapi pansus tersebut,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Komentar Anda hanya seperti itu?
Pansus Pilpres itu kan baru wacana yang mengemuka di DPR. Kita lihat saja bagaimana nantinya.

KPU siap memberi penjelasan?
KPU siap menjelaskan berbagai hal yang diperlukan. Jika nantinya Komisi II DPR masih perlu penjelasan lagi, maka KPU siap memberikan penjelasan soal seluruh proses tahapan pemilu yang telah dirampungkan. Termasuk hal-hal lain, yang sebabkan ketidakpuasan atas proses pemilu.

Berapa anggaran saat pilpres lalu?
Anggaran pilpres untuk putaran pertama diplot Rp 4 triliun. Lalu untuk putaran kedua disiapkan sebanyak Rp 3,9 triliun. Dari Rp 3,9 triliun itu sebanyak Rp 2,9 triliun sudah ditarik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kenapa ditarik?
Anggaran tersebut ditarik karena tidak ada putaran kedua setelah putusan MK. Ini karena pertimbangan kebijakan pengelolaan keuangan negara

Anggaran Rp 4 triliun itu habis?
Anggarannya tidak habis semua. Saya belum melihat data-datanya. Karena anggaran tahun ini masih berjalan. Semoga saja ada penyerapan, sehingga anggaran tersebut bisa digunakan dengan baik.

Berapa sisa anggaran itu?
Saya belum tahu sisa dananya secara spesifik karena anggaran tahun ini masih berjalan.

Sisa anggaran itu untuk apa?
Kalau KPU membutuhkan, berarti kami akan memajukan anggaran kepada Kemenkeu. Kalau tidak dibutuhkan, maka semua anggaran negara itu ada di kas negara.

Soal pencoretan dua kader Golkar, apa komentar Anda?
Suratnya sudah ada di tangan KPU sekitar 2 minggu lalu. Saat ini sedang diproses. Tunggu saja perkembangannya.

Apa KPU akan menyetujui?
Ya, sedang diproses. Ya namanya proses itu kan bisa ya, dan bisa juga tidak.

Apa sudah ada mekanisme mengenai penggantinya?

Belum ada. Masih dalam proses. Tunggu saja ya. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya