Berita

Abraham Samad KPK Diminta Basmi Mafia Ilegal Loging di Maluku Utara

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 03:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mafia ilegal loging terus ada, termasuk di Maluku Utara, karena diduga ada pejabat yang ikut bermain. Karena itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diminta segera turun tangan untuk membasmi  mafia ilegal loging di Maluku Utara.

Permintaan ini disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Maluku Utara, Rabu (27/8). Mereka mendatangi Gedung KPK dan mereka mendesak agar Ketua KPK, Abraham Samad segera menangkap mafia-mafia ilegal loging yang banyak di Maluku Utara.

KPK juga diminta mengambil alih kasus tersebut. Ini demi terselamatkannya hutan-hutan yang ada di Maluku.


"Kami sebagai generasi muda Indonesia khususnya pemuda Maluku Utara sangat prihatin atas maraknya ilegal loging yang berdampak sistemik atas masa depan kami," ujar Koordinator Martin.

Hutan, kata Martin, adalah kehidupan masyarakat Mauluku dan masa depan anak cucu rakyat Maluku Utara. "KPK harus turun tangan untuk menyelidiki dan memeriksa Arsad Sardan yang sangat kuat dan di duga kebal hukum ini."

Dalam tuntutannya, para Mahasiswa ini mendesak agar KPK segera menangkap dan memenjarakan  Arsad Sardan sebagai Mafia hutan di Maluku Utara. "KPK juga harus mengabil alih kasus mafia hutan di maluku utara yang melibatkan kadishut Arsad Sardan," tandas Martin. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya