Berita

golkar/net

Dicari Calon Ketua Umum Golkar yang Setia pada Koalisi Merah Putih!

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 00:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di tangan Ketua Umum Aburizal Bakrie, Golkar tampil sebagai partai yang setia dan penuh persahabatan. Sikap Aburizal yang selalu mendampingi teman koalisi dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto, pun mendapat acungan jempol dari sementara kalangan pendukung Prabowo-Hatta, dan juga di internal Golkar.

Posisi Aburizal sebagai Ketua Umum, merujuk pada rekomendasi Munas Golkar di Pekanbaru 2009, akan digantikan dengan kader lain dalam Munas 2015. Spekulasi, juga ekspetasi pun muncul. Siapa kira-kira yang akan menggantikan Aburizal, dan apakah kesetiaan Golkar pada Koalisi Merah Putih akan seperti ketika di bawah kepemimpinan Aburizal.

Sejauh ini sudah mencuat beberapa nama yang dimunculkan untuk menjadi ketua umum Golkar. Bahkan beberapa nama sudah menyatakan kesiapan. Namun, hingga saat ini, komitmen mereka untuk mempertahankan berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih masih diragukan.


Soal posisi berada di luar atau di dalam pemerintahan, memang menjadi persoalan yang bikin panas di dalam. Barisan yang mau berada di dalam pemerintahan, yang kemudian disebut kelompok pragmatis oleh pihak seberang, terus bermanuver, bahkan terus mengupayakan agar Munas digelar pada 2014 seiring dengan awal-awal pembentukan kabinet Jokowi-JK. JK, yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar, merupakan alat untuk menjadi pembenar mengapa Golkar harus mengawal pemerintahan.

Sementara barisan yang mau berada di luar pemerintahan, juga tak kalah kuatnya. Bahkan, disebutkan, semua DPD I Golkar solid untuk menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Lebih-lebih, mereka juga mau mencoba bukan bagian dari pemerintah, sebab selama pemerintahan SBY-Boediono juga sudah lelah dijadikan bemper kebijakan belaka.

Bila dikalkulasi, barisan yang mau berada di luar pemerintahan adalah barisan yang dominan, untuk tidak mengatakan hampir 99 persen. Bahkan di tingkat DPP pun, yang mau merapat ke pemerintahan bisa dihitung dengan jari. Sementara pihak yang selalu mengkritik barisan DPP, adalah orang-orang yang mayoritas tidak masuk dalam struktur partai serta tak memiliki suara dalam Munas.

Dengan kondisi seperti ini, cara mudah dan tepat untuk menjadi Ketua Umum Golkar adalah dengan mendukung kebijakan Aburizal Bakrie dan DPP Golkar saat ini, untuk tetap menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih dan berada di luar pemerintahan. Bila ada sosok yang mau komitmen dengan langkah ini, dan ini yang kini dikabarkan sedang dinanti pemilik suara mayoritas, hampir bisa dipastikan akan menjadi jalan untuk memimpin Golkar. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya