Ada tiga opsi yang bisa diformulasikan Jokowi dalam membentuk kabinet Jokowi-JK. Ketiga opsi tersebut yakni, kabinet bersih dari para politisi, kombinasi profesional dan parpol, dan mengakomodasi mayoritas orang partai dalam kabinet.
Demikian disampaikan pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho. Menurut Dimas dari ketiga opsi tersebut yang terbaik adalah opsi kedua meskipun yang paling ideal adalah opsi pertama.
Opsi pertama berarti kabinet Jokowi-JK nantinya adalah betul-betul profesional, kompeten dan bersih, sosok-sosok baru yang progresif dan membawa harapan di mata rakyat yang mampu mewakili visi dan semangat perubahan Jokowi tanpa perwakilan parpol di dalamnya.
"Jika pun ada sosok yang berlatar belakang parpol maka para menteri yang berasal dari politisi harus ikhlas menanggalkan jabatan strukturalnya di partai. Itu solusi kongkrit dari adanya kemungkinan tarik menarik kepentingan yang berujung transaksi politik partai-partai pendukung Jokowi," papar dia kemarin (26/8).
Untuk opsi kedua, lanjut Dimas, adalah kombinasi profesional dan parpol. Ini pernah terjadi di era Presiden Gus Dur dan Ibu Mega di mana komposisi kabinetnya bisa dikatakan terbaik di era reformasi. Opsi kedua ini adalah jalan tengah, tinggal prosentasi kaum profesional harus diperbesar dibanding kaum parpol.
"Kader parpol yang diajak untuk masuk kabinet pun adalah kader yang tidak hanya berasal dari para pendukung awal pasangan Jokowi-JK tapi juga kader parpol yang baru atau akan bergabung. Namun tetap kriterianya harus berdasarkan kapasitas, integritas dan loyalitas terhadap Presiden terpilih," paparnya.
Opsi ketiga adalah opsi yang tidak ideal meski tetap bisa menjadi salah satu solusi bagi efektivitas pemerintahan Jokowi. Opsi ketiga ini adalah mirip dengan model pemerintahan Presiden SBY yang mengakomodasi mayoritas orang partai dalam kabinet. Bedanya, orang partai yang bergabung ini harus melepaskan jaket partainya masing-masing sebagaimana disyaratkan oleh Presiden terpilih. Presiden terpilih Jokowi akan mempersilahkan seluruh partai pendukung untuk mengajukan nama-nama menteri baik yang datang di awal maupun di akhir.
"Harus kita pahami bahwa tujuan dari penyusunan komposisi kekabinetan itu antara lain meliputi efektifitas pemerintahan yang solid dan deliver di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, stabilitas politik pemerintahan termasuk dalam hubungannya dengan legislatif dan parpol, serta memperkuat institusi demokrasi yang partisipatoris," paparnya.
