Presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap partai-partai politik koalisi Merah Putih yang tetap memilih sebagai oposisi di pemerintahannya.
Bekas Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, selama Jokowi yakin yang dilakukannya demi rakyat, tentu akan didukung oleh rakyat. Rakyat justru takkan simpati terhadap DPR, bila mereka menentang kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
"Taruhan anggota DPR yang menentang kebijakan yang pro rakyat adalah kepercayaan rakyat. Mereka akan terancam tidak dipercaya dan dipilih lagi," katanya kepada wartawan (Rabu, 27/8).
Menurut Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) itu, pemerintahan Jokowi-JK harus segera menyusun langkah-langkah kongkrit yang operasional yang bisa berdampak kepada perbaikan Indonesia dan menciptakan bangsa besar yang riil.
"Saya dulu di Aceh sebagai Wagub bersama Pak Irwandi yang maju tanpa partai dan setelah menang juga kami tidak memiliki satupun kursi di DPR provinsi maupun kabupaten kota, melakukan hal tersebut tanpa meminta minta kepada anggota anggota parlemen untuk tidak melakukan oposisi terhadap kami. Justru kami meminta mereka agar berani mengkritik program program kami," paparnya.
Sekalipun begitu, lanjut Nazar, tiap program yang dikeluarkan pemerintah dikomunikasikan secara personal kepada masyarakat, anggota parlemen, dan tokoh-tokoh masyarakat.
"Itulah pentingnya media sebagai penyalur program dari pemerintah kepada masyarakat," imbuhnya.
Bila Jokowi dan JK terjebak dalam populititas, kata Nazar justru akan menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan popularitas dan akhirnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Dia juga meminta kepada partai politik pendukung Jokowi-JK tak usah mengemis-ngemis meminta partai koalisi merah putih untuk memperkuat kebijakan pemerintah di DPR.
"Itu mudah dilakukan. Tak perlu menarik partai untuk bergabung," cetusnya.
Menurut dia, yang perlu dilakukan jokowi JK plus partai partai pengusung adalah membuat program-program operasional dan inovatif yang pro rakyat dalam berbagai bidang pembangunan yang akan dirasakan oleh siapa saja, baik yang pernah memilih Jokowi JK maupun yang tidak memilihnya.
Selain itu, rasionalisasi dan komunikasi program-program tersebut harus dilakukan secara intens kepada rakyat dan seluruh anggota parlemen. "Insya Allah jika program program itu pro rakyat, spirit oposisi terhadap kebijakan Presiden wapres akan hilang nantinya," pungkasnya.
[dem]
