Berita

misbakhun/net

Kenaikan Harga BBM Niscaya Bila Lihat Postur APBN 2015

RABU, 27 AGUSTUS 2014 | 14:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebenarnya tidak akan bermasalah dan bisa dilaksanakan segera dengan sejumlah langkah cepat dan simultan. Artinya juga, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menaikan harga BBM.

Syarat pertama, kata anggota DPR terpilih dari Fraksi Golkar, membenahi dan memutus mata rantai impor minyak yang dikendalikan oleh pemburu rente alias para mafia minyak. Dengan demikian harus dibuat skema impor minyak yang langsung oleh Pertamina, tanpa ada perantara lagi.

"Apabila kita memberi jaminan ke Pertamina untuk mengimpor langsung, saya kira Pertamina bisa dan punya jaringan langsung. Yang diperlukan untuk itu hanya sejumlah protokol untuk mengontrolnya agar tak terjadi penyelewengan baru," kata Misbakhun beberapa saat lalu (Rabu, 27/8).


Syarat kedua, lanjut Misbakhubn, pemerintah mulai mendorong upaya membangun penyulingan minyak baru. Refinery yang ada harus ditambah kapasitasnya sehingga mengurangi biaya, dan ujungnya mengurangi beban yang harus ditanggung rakyat sebagai konsumen.

Syarat ketiga, pemerintah segera mencari sumber minyak baru dan meningkatkan produksi minyak dalam negeri saat ini, yang berada di kisaran 800.000-an barel per hari. Produksi itu harus dinaikkan ke atas 1 juta barel perhari.

Syarat keempat, pemerintah mulai melakukan usaha yang keras untuk melakukan konversi BBM fosil ke BBM Nabati. Sebab untuk diketahui, kata Misbakhun, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia.

"Harusnya sudah melakukan konversi tersebut secara konsisten dan terpadu. Termasuk konversi ke tanaman jarak yang sangat umum di Indonesia. Konversi ke BBM Nabati adalah program jangka panjang yang harus dengan baik disiapkan white paper-nya supaya bisa dijalankan secara berkesinambungan," jelas Misbakhun.

Misbakhun menekankan bahwa apabila hal ini dilakukan secara serius, maka dalam waktu tiga bulan, semua hal itu bisa dilaksanakan. Hal lain yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan solusi untuk mengatasi akibat jangka pendek dari kenaikan harga BBM bagi rakyat kecil dan miskin. Selain itu, strategi komunikasi yang baik disiapkan untuk bisa menjelaskan dengan baik situasi yang dihadapi negara kepada seluruh komponen bangsa, sehingga berujung pada kenaikan harga BBM itu.

"Kalau dilihat dari postur APBN 2015 yang ada saat ini dengan segala asumsi yang ada, kenaikan harga BBM adalah sebuah keniscayaan yang harus diambil dalam jangka pendek," demikian Misbakhun. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya