Berita

Hasto Kristiyanto/net

Politik

Arsitektur Kabinet Jokowi-JK Keluar dari Dikotomi Kurus-Gemuk

SELASA, 26 AGUSTUS 2014 | 10:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Tidak tepat bila wacana arsitektur kabinet didominasi oleh pendekatan struktural semata dengan fokus pada komposisi kurus-gemuk. Sebab pokok persoalan kabinet ini lebih pada masalah egosektoral dan setiap operasional kementerian terlalu mekanistik. Sehingga ada overlapping antara fungsi satu kementerian dengan kemenetrian lainnya.

"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi dari sekian banyak kementerian. Akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," kata Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Selasa, 26/8).

Maka, menurut Hasto, Tim Transisi Jokowi-JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas di setiap kementerian, namun juga pendekatan organik berkaitan apa deliverables setiap kementerian tersebut bagi jalannya pemerintahan.


"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementerian," paparnya.

Atas dasar hal tersebut maka struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Presiden Terpilih Joko Widodo tidak bisa dinilai dari posturnya kurus atau gemuk, namun bagaimana efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menyebutkan hal ini berkonsekuensi, setiap kementerian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas di dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya