Berita

harper/net

Kanada Larang Wartawan Xinhua Buntuti PM Harper

SABTU, 23 AGUSTUS 2014 | 11:56 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

. Kanada melarang wartawan dari kantor berita nasional Tiongkok, Xinhua News Agency, dan koran milik Partai Komunis Tiongkok, People's Daily, bergabung dalam perjalanan Perdana Menteri Stephen Harper ke Arctic beberapa hari mendatang.

Dikabarkan CBC.ca, larangan itu terjadi tatkala hubungan antara kedua negara itu sedang mengalami ketegangan.

Pemerintah Kanada baru-baru ini menuduh hacker asal negeri Tirai Bambu itu menginfiltrasi sistem komputer dari penelitian dan pengembangan sebuah organisasi di Kanada, meski Tiongkok telah menyangkalnya.


Hanya beberapa hari kemudian, pihak berwenang di Tiongkok menangkap beberapa warga negara Kanada karena dicurigai telah mencuri riset pertahanan militer dan nasional, yang merupakan rahasia negara. Saat ini mereka masih berada di dalam tahanan.

Keputusan untuk tidak mengijinkan wartawan dari dua kantor berita tersebut dalam perjalanan Harper juga berasal dari sebuah insiden perjalanan PM Harper tahun lalu ke Kutub Utara.

Saat itu, wartawan People's Daily, Li Xuejiang, mendorong jurubicara Harper, Julie Vaux, yang mencegahnya untuk bertanya. Hal ini dianggap telah mendiskriminasikan wartawan Tiongkok.

Bahkan, Duta Besar Kanada untuk China 2009-2012, David Mulroney, menyebut wartawan di Tiongkok sangat agresif selama beberapa waktu terakhir. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya