Berita

maruarar sirait/net

PDIP Yakin Ada Dinamika di Koalisi Merah Putih Pasca Putusan MK

SABTU, 23 AGUSTUS 2014 | 08:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di zaman Orde Baru, DPR hanyalah menjadi tukang stempel pemerintah. Semua kebijakan pemerintah, apapun itu, pasti disetujui DPR.

Karena itulah, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, sangat menghargai koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta, melalui perwakilanya di DPR nanti, yang mau menjadi penyeimbang pemerintah. Sebab sejatinya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, memang tugas dan fungsi DPR adalah menjadi kekuatan check and Balance bagi pemerintah.

"Kita sangat menentang sikap DPR di era Orde Baru yang cuma jadi stempel pemerintah. Makanya kita juga tidak mau kembali ke rezim Orba," kata Maruarar kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 23/8).


Ara, begitu Maruarar disapa, menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman tidak semua kebijakan pemerintah itu baik semua buat rakyat. Pun demikian, pemerintahan Jokowi-JK juga harus terus diingatkan oleh DPR. Tentu dengan sikap yang juga proprsional; mengkritik kebijakan yang dianggap keliru, namun juda mendukung kebijakan yang baik buat rakyat.

"Jokowi-JK bukan superman, pasti ada kekurangan. Itulah tugas DPR untuk mengingatkan," tegas Ara, yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih dan dikenal sangat dekat dengan Jokowi.

Di bagian lain, Ara menegaskan bahwa ia sendiri yakin ada perubahan sikap partai yang ada dalam koalisi Merah Putih, lebih-lebih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan Prabowo-Hatta dan dengan sendirinya menguatkan keputusan KPU bahwa Jokowi-JK presiden dan wakil presiden terpilih.

"Pasti ada konstelasi. Setiap partai ada dinamikanya, saya yakin hal itu. Politik itu dinamis, tapi jangan pragmatis," demikian Maruarar. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya