Berita

puan maharani/net

Puan Maharani Berharap Program Pemerintahan Jokowi-JK Berlandaskan Nilai Pancasila

JUMAT, 22 AGUSTUS 2014 | 11:50 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Diharapkan pemerintahan Jokowi-JK, yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, mendapat dukungan yang kuat di  eksekutif dan di legislatif. Dalam artian juga, eksekutif dan legislatif mendukung dan mengawal program-program Jokowi-JK.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan, Puan Maharani, beberapa saat lalu (Jumat, 22/8).

"Kita berharap pemerintahan mendatang melalui berbagai programnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berketuhanan, Indonesia yang adil dan beradab, Indonesia yang Bersatu, Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta Indonesia yang senantiasa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," ungkap Puan.


Saat Pilpres, pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.

Kemarin, Puan juga menyampaikan harapannya agar Jokowi-JK mendapat dukungan di parlemen. Dia menyebut secara informal PDIP tetap melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan parpol lain. Sebab, PDIP ingin menciptakan sistem presidensial yang bersinergi. Puan menegaskan PDIP terbuka menerima kekuatan baru yang ingin merapat.

Presiden Terpilih Jokowi menyebut ada dua partai yang kemungkinan besar segera merapat ke kubunya. Dua partai itu adalah Partai Demokrat dan PAN. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya