. Postur RAPBN 2015 menunjukkan karakter Pemerintahan SBY-Boediono yang tidak sehat dalam mengelola keuangan negara. Hal itu misalnya dilihat dari pengeluaran berat untuk kegiatan rutin ataupun yang dampak multipliernya rendah. Sementara anggaran untuk pembangunan infrastruktur justru turun dibandingkan tahun 2014 dan investasi minim.
"Masih ditambah beban subsudi meningkat dan pengeluaran populis besar. Sayangnya tidak didukung oleh pendapatan yang mencukupi, sehingga defisitnya sudah dipatok tinggi 2,32 persen dari PDB atau hampir menyentuh batas atas defisit yang diijinkan," kata ekonom dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Adiningsih, beberapa saat lalu (Selasa, 19/8).
Menurut Sri, beban berat itu muncul karena ekspektasi tambahan penerimaan negara dari Blok Cepu yang mestinya beroperasi Agustus 2014 ternyata belum beroperasi. "Mungkin beroperasi mulai Maret 2015, tapi itupun belum ada jaminan," katanya.
Sri menilai, Pemerintahan baru ke depan yang akan menghadapi semua permasalahan tersebut. Dan sulitnya, anggaran 2015 yang diklaim Pemerintahan saat ini sebagai
baseline itu, ternyata tidak atau sedikit menyisakaan ruang buat Pemerintah baru nantinya.
Sebab ternyata, lanjutnya, selain anggaran untuk operasional dan pelayanan publik, rejim SBY ternyata masih juga menganggarkan biaya untuk melanjutkan 'kebijakan pembangunannya'. Akibatnya, semua dana di APBN sudah ada alokasi penggunaannya yang selaras dengan kebijakan Pemerintah sekarang. Ini artinya Pemerintah baru akan tidak mudah untuk mendapatkan anggaran untuk mengimplementasikan visi misinya dengan cepat.
"Hal ini bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi. Sehingga lobi agar pemerintah dan DPR memberikan fiscal space yang longgar pada Pemerintah baru perlu segera dilakukan," ujarnya.
Dia pun mengusulkan agar ada perubahan pada politik anggaran yang direvisi untuk RAPBN 2015. Sebagai gambaran singkat, Sri Adiningsih menjelaskan seluruh pendapatan negara di 2015 diproyeksikan untuk dihabiskan 14,3 persennya ke gaji pegawai negeri, membayar bunga utang 7,6 persen, transfer dana ke daerah 31,69 persen, subsidi energi 18 persen, dan anggaran pendidikan 22,9 persen.
"Itu total sudah 94,5 persen dari pengeluaran," imbuhnya, sambil mengatakan perlunya diberi perhatian kepada pos subsidi dan membayar bunga utang, yang jumlahnya sudah lebih dari 25 persen dari total pengeluaran. "Tanpa perubahan dalam politik anggaran, Pemerintah baru tidak akan bisa melaksanakan visi misinya," tandas Sri.
[ysa]
