jokowi dan tim transisi/net
SEKARANG katanya sudah terdengar suara-suara yang mengatakan publik ingin tahu apa sebenarnya yang dikerjakan Tim Transisi Jokowi-JK, yang katanya merupakan think-thank bagi pemerintahan Jokowi kelak.
Bagaimana mekanisme kerja tim tersebut, siapa saja yang dilibatkan dalam merumuskan berbagai persoalan pemerintahan yang notabene merupakan persoalan bangsa dan negara yang sedemikan berat, apa prioritasnya, misalnya dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan, dan sebagainya.
Soalnya ada kekhawatiran terjadi monopoli yang bisa mendikte kebijakan Jokowi dalam memimpin pemerintahan kelak kalau tidak ada kontrol dari publik.
Lagi pula seperti diketahui ide pembentukan Tim Transisi tidak orisinil, melainkan hasil contekan (bahasa akademisnya: plagiat) dari tradisi politik yang sudah ada di Amerika, dimana di sana tim seperti itu lazim dibentuk oleh capres yang menang dalam Pilpres dengan tugas dan fungsi yang secara transparan bisa diketahui oleh masyarakat luas.
Karena itu tim ini diharapkan tidak menjadi monopoli elit yang sudah pasti sarat dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang ada di sekitar Jokowi. Makanya Jokowi diharapkan: Pertama, melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh berintegritas dan benar-benar punya kompetensi di bidangnya masing-masing, misalnya dalam bidang ekonomi, pertahanan, sosial, pendidikan/kebudayaan, dan sebagainya. Jokowi perlu mendengarkan visi mereka secara utuh sebagai pembanding kerja Tim Transisi.
Kedua, Jokowi sebaiknya jangan mau dijadikan "tukang tadah" atas hasil kerja Tim Transisi. Karena itu gaya komunikasi politik "blusukan" yang merupakan ciri karakter egaliter Jokowi seharusnya diteruskan. Konteksnya adalah membuka komunikasi dengan sebanyak-banyaknya tokoh terutama para tokoh yang memiliki keberpihakan yang jelas terhadap rakyat, yang visi keindonesiaannya kuat. Yang hati dan pikirannya benar buat Indonesia.
Ketiga, Jokowi harus memastikan bahwa hasil kerja Tim Transisi bukan sekadar hasil kerja copy-paste atau hasil contekan dari hasil pemikiranorang lain atau pihak lain. Kalau ini yang dilakukan oleh Tim Transisi yang notabene di dalam tim tersebut terdapat pula kelompok akademisinya maka bisa dikatakan akademisi tersebut melanggar etika akademi karena tradisi akademisi sangat mengharamkan pelanggaran etika.
Belum lama ini misalnya muncul kecaman dari publik terhadap Tim Transisi karena melontarkan sebuah wacana ide yang tidak orisinil, yakni mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas aparatur pemerintah dalam RUU APBN 2015. Rupa-rupanya ini pun hasil contekan dari gagasan mantan Menko Ekonomi era Presiden Gus Dur, yaitu Dr Rizal Ramli.
Kecaman yang dialamatkan kepada Tim Transisi ini belakangan rame di ruang-ruang publik. Soalnya katanya ide itu murni merupakan pemikiran dan perjuangan lama mantan Menko Ekonomi di era Presiden Gus Dur tersebut, yang diakui oleh banyak kalangan expert dan tau persis bagaimana melakukan penghematan anggaran dalam APBN.
Tradisi akademik itu katanya sangat mengharamkan plagiatisme. Di dalam tradisi akademik katanya harus ada acknowledgement (pengakuan) atas pemikiran, ide, atau gagasan yang merupakan milik pihak lain, jangan asal main comot dengan mengatasnamakan Kantor Transisi.
Kita mafhum Jokowi itu orang baik, orisinil, dan otentik, karena itu janganlah ia dicemarkan oleh urusanurusan beginian akibat ulah orangorang di dekatnya.
[***]Penulis adalah pengasuh rubrik Vox Populi Harian Rakyat Merdeka
