Berita

jokowi/net

Mau Kabinet Ramping, Jokowi Dikabarkan Tawarkan Posisi Duta Besar bagi Partai Non-Pendukung

SELASA, 19 AGUSTUS 2014 | 10:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hampir bisa dipastikan Jokowi akan menggaet partai di luar pengusung untuk bergabung dalam pemerintahannya. Kepastian ini jelas terlihat dari wacana yang setelah pilpres pada 9 Juli dilakukan, selalu disampaikan Jokowi dan juga elit PDI Perjuangan. Wacana itu adalah rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah kata pembuka Jokowi untuk membuka lebar-lebar pintu komunikasi. Gayung bersambut. Kode yang disampaikan Jokowi diterima dengan baik oleh partai yang selama ini mengusung Prabowo-Hatta. Dikabarkan, sudah ada tiga partai pendukung Prabowo-Hatta yang sudah berkomunikasi dengan Jokowi.

Keterlibatan partai di luar pengusung ini sangat penting untuk memperkuat pemerintahan Jokowi. Sebab koalisi pendukung Jokowi di parlemen tak lebih dari 40 persen. Bila partai non-pendukung tak digaet, secara riil politik, susah bagi Jokowi akan menjalankan pemerintahan. Meskipun secara retorika, bisa saja mengelak dengan mengatakan "berjuang bersama rakyat."


Lalu apa imbalan kepada gerbong baru partai itu. Hingga saat ini disebutkan, masih dalam penjajagan. Hal ini terutama Jokowi tetap komitmen mau membentuk kabinet ramping. Dengan demikian, kursi menteri bukan jadi jabatan yang diperbincangkan.

Kabar yang diterima menyebutkan, bila posisi yang ditawarkan itu adalah jabatan strategis lain selain menteri. Misalnya saja duta besar. Posisi duta besar di era Jokowi nanti akan lebih strategis sebab akan benar-benar menjalankan fungsi diplomasi dan marketing, bukan semata untuk diisi para pensiunan. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya