Berita

basarah/net

Dijagokan Jadi Mensesneg, Basarah Ingin Tetap Berjuang di Parlemen

SENIN, 18 AGUSTUS 2014 | 10:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, selalu berada di urutan teratas sebagai sosok yang dijagokan publik untuk menduduki kursi Menteri Sekretarias Negara.

Hal ini misalnya terekam dari polling www.kabinetrakyat.org. Hingga saat ini, dalam polling itu, ada sekitar 1466 publik yang mendukung Basarah. Basarah mengungguli Maruarar Sirait yang mendapat dukungan 1444 publik dan Hasto Kristiyanto yang mendapat dukungan 277.

Basarah pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Namun ia pribadi memastikan belum berpikir untuk menjadi menteri. Apalagi, ia baru saja terpilih sebagai anggota DPR untuk ketigakalinya, dan dalam Pileg 2004 ini baru mewakili daerah pemilihan Malang Raya. Basarah masih ingin berbakti kepada bangsa dan negara melalui lembaga DPR dan MPR RI.
 

 
"Menurut pendapat saya, perjuangan ideologis  yang sebenarnya berada di lembaga parlemen, baik di DPR dan terutama di MPR RI. Di samping itu, jalannya pemerintahan Presiden Jokowi kelak, juga sangat rawan dan berpotensi diganggu dari kekuatan parlemen. Akan lebih efektif jika saya mengawalnya dari dalam lembaga parlemen," kata Basarah kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 18/8).

Basarah juga mengingatkan semuah pihak bahwa keputusan untuk mengangkat dan menetapkan menteri menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Begitu juga dengan calon-calon menteri yang berasal dari kader internal PDI Perjuangan, yang bersangkutan harus mendapatkan dukungan dan persetujuan Ketua Umum PDI Perjungan, Megawati Soekarnoputri.

Basarah sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan Megawati. Sebagai pemimpin partai yang berpengalaman di Republik ini, Basarah yakin Megawati tahu persis kompetensi kader-kader yang dipimpinnya. Basarah juga percaya Megawati pasti sudah punya rencana terbaik, siapa saja kadernya yang akan ditugaskan sebagai Menteri Kabinet atau sebagai Pimpinan di lembaga DPR dan MPR RI, maupun lembaga publik lainnya, termasuk juga jika tidak diberikan penugasan apapun.

"Dengan demikian, apapun keputusan penugasan yang akan diberikan Ketua Umum PDIP, sebagai kader PDIP kita harus siap dan patuh melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab," demikian Basarah. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya