Berita

Armida S Alisjahbana

Wawancara

WAWANCARA

Armida S Alisjahbana: Siap Bertemu Tim Presiden Terpilih Setelah MK Keluarkan Putusan Pilpres

SENIN, 18 AGUSTUS 2014 | 10:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana siap berbagi informasi dengan tim presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilpres.

”Kalau tim presiden terpilih  mau menemui Bappenas,  kami siap, tapi setelah ada putusan MK mengenai sengketa pilpres,’’ ujar Armida S Alisjahbana kepada Rakyat Merdeka di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal mengatakan, tim transisi akan menemui sejumlah institusi pemerintah. Diantaranya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Bappenas.


Armida S Alisjahbana selanjutnya mengatakan,  Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasiona (akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh pemerintahan mendatang.

’’Tapi didahului pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih. Setelah itu kami akan bertemu mereka,” tuturnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kapan petemuan itu akan dilakukan?
Tanya mereka dong. Kami sih siap.

Sudah ada undangan atau perbincangan informal?

Belum.

Apa instruksi Presiden terkait pertemuan pemerintah dengan tim transisi?
Menunggu putusan MK. Kami ikut saja. Setelah putusan MK, setelah pertemuan presiden, kami akan bertemu mereka.

Bappenas tak bisa melakukan pembicaraan sebelum pertemuan presiden dilakukan?
Presiden-nya dulu dong. Masak kami melakukan pertemuan duluan.

Apa masih cukup waktu untuk membahas prioritas anggaran saat ini dengan pemerintahan mendatang?
Kita tunggu pertemuan Presiden dengan presiden terpilih dulu.

Apa program pemerintahan SBY yang kembali dianggarkan dalam APBN mendatang?
Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilanjutkan. Semua masih dialokasikan, kecuali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. PNPM berubah jadi dana desa. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya