Pengelola Transjakarta Berpikir Bisnis Belaka Hingga Korbankan Publik

. Pengembangan transportasi umum, sebagaimana amanat Pasal 138 UU 22/2009 tentang Lalulintas, merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah sebagai wujud pelayanan publik bagi masyarakat. Artinya pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan. Secara prinsip, Edison melanjutkan, sektor publik mengutamakan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tanpa memberatkan dengan biaya yang tinggi.

Namun sayang, ungkap Edison, kemerdekaan yang sudah berusia 69 tahun belum juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan transportasi umum yang bisa terjangkau, aman, selamat dan tertib. Bahkan, Transjakarta yang diluncurkan oleh Gubernur Sutiyoso pada 15 Januari 2004 silam, maupun angkutan umum jenis lainnya di Jakarta, masih berorientasi kepentingan bisnis yang harus mengejar provit.

Menurut Edison, terselenggaranya angkutan umum yang aman, nyaman, selamat serta terjangkau adalah tanggung jawab Pemerintah baik di pusat dan daerah. Secara umum transportasi massal yang baik harus memenuhi ketepatan dan kepastian waktu tunggu, kecepatan dan keterukuran waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan didalam sistem, serta kemudahan menggunakan dan biayanya harus terjangkau masyarakat.

"Untuk itu, pemerintah harus berupaya mengoptimalkan infrastruktur sarana dan prasarana, sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan untuk menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi," kata Edison beberapa saat lalu (Senin, 18/8).

ITW menyayangkan pengelola Transjakarta yang justru selalu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Karena para pengelolanya masih memiliki pola pikir bisnis, sehingga mereka selalu berusaha bagaimana supaya untung, akhirnya masyarakat dikorbankan. [ysa]