PDIP Kritik RAPBN 2015 yang Bisa Bebani Pemerintahan Mendatang

. Baseline budget yang disampaikan dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan oleh Presiden SBY sepertinya tidak terepnuhi. Sebab SBY hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan memberikan ruang fiskal yang luas kepada pemerintahan baru.

"Baseline Budget yang hanya terbatas pada alokasi belanja senilai Rp 1.762 triliun, sama dengan besaran pendapatan negara, yang tanpa defisit. Dalam RAPBN 2015, anggaran belanja telah mencapai defisit sebesar Rp 257,5 triliun, yang disebabkan karena belanja program-program Pemerintahan SBY yang mendominasi RAPBN 2015," kata anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, beberapa saat lalu 9Sabtu, 16/8).

Menurut Dolfie, ruang fiskal bagi pemerintahan baru dapat diperoleh apabila dilakuan realokasi dan penajaman program kementerian atau lembaga di luar belanja untuk pegawai. Dalam RAPBN 2015, belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 600  triliun, sehingga review dan realokasi dapat dilakukan terhadap anggaran di luar belanja pegawai yang diperkirakan mencapai Rp 323 triliun.

Realokasi ini, menurutnya, dapat dilakukan apabila ada political will dari Pemerintah SBY untuk memberikan kesempatan dalam Pembahasan RAPBN di DPR RI untuk dilakkukan realokasi program sesuai dengan Kebijakan Pemerintahan Baru. Tanpa political will ini, maka pemerintahan baru tidak akan dapat bekerja optimal.
 
"RAPBN 2015 yang mencapai nilai Rp 2.019 triliun tetapi miskin program-program stimulus menjadi indikasi bahwa pembangunan selama ini belum menghasilkan landasan ekonomi Indonesia yang kuat. Alokasi belanja APBN masih ditujukan untuk menjaga stabilitas indikator makro ekonomi daripada etimulus rkonomi untuk mempercepat pembangunan," demikian Dolfie. [ysa]