Lebih Bijak Polemik Hendropriyono Dianggap Selesai

. Pengangkatan Hendropriyono menjadi penasehat Tim Transisi menimbulkan kontroversi setelah janda mendiang Munir, Suciwati mengungkapkan kekecewaannya pada Jokowi-JK melalui twitter beberapa hari lalu. Suciwati menganggap Jokowi telah mengabaikan perjuangan dirinya dan aktivis HAM lainnya mengungkap tuntas dalang pembunuhan suaminya.

Salah satu deklarator Projo Fahmi Habsyi mengharapkan secara bijak agar polemik pengangkatan Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi tidak usah diperpanjang dikarenakan persoalan keterlibatan Hendropriyono dalam kasus-kasus pelanggaran HAM baru dalam dugaan seperti yang disampaikan Jokowi. Fahmi yakin, kasus hilangnya Widji Thukul dan kematian Munir punya bobot dan kesedihan yang sama di mata Jokowi.

"Jadi jika kawan-kawan aktivis mendesak Komnas HAM untuk memanggil meminta keterangan dan penyelidikan kembali atas kasus-kasus itu, saya berkeyakinan Jokowi juga akan menghormati proses itu tanpa menghalangi. Apalagi setelah diangkat resmi sebagai penasehat Tim Transisi lebih mudah bagi Pak Hendro menjawab segala hal yang masih diduga-duga itu, dan tentu kehormatan dan martabatnya sebagai penasehat Transisi akan beliau jaga dimata publik dengan menghormati proses apapun," kata Fahmi, yang juga aktivis 98, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 16/8).

Fahmi menambahkan, publik tidak perlu risau karena kapasitas Hendropriyono hanya dijadikan penasehat di Tim Transisi yang keberadaan rumah transisi hanya 40-60 hari untuk dimintakan ide dan masukkannya, dan bukan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang angotanya harus sama bersihnya dengan Jokowi dan jauh dari dugaan apapun korupsi dan pelanggaran HAM.

"Saya berkeyakinan bahwa pertimbangan Jokowi matang  mengangkat Hendro, dan Jokowi tidak membiarkan bajunya yang putih ternoda oleh langkah-langkah yang berpotensi mengurangi dukungan publik, juga ATM Politik yang bersusah payah dikumpulkan dalam Pilpres. ATM politik harus dihemat-hemat karena masih banyak kebijakan Jokowi ke depan yang sangat memerlukan dukungan publik, pers dan gerakan civil society," demikian Fahmi. [ysa]