RAPBN 2015 yang Dibacakan SBY Jadi Beban Pemerintahan Baru

. Struktur Rancangan APBN (RAPBN) 2015 yang baru disampaikan Presiden SBY akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan baru mendatang. Di antara masalah yang akan menjadi kendala bagi pemerintahan baru itu adalah sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono. Menurutnya, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan.

Dia memberi contoh, RAPBN 2015 mengandung beban besar berupa subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 154 triliun.

"Ini adalah problem yang dihibahkan kepada Pemerintahan baru nanti," katanya beberapa saat lalu (Jumat, 15/8).

Untuk itu, dia mengusulkan agar RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.

"Dengan begitu, akan diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program yang berkualitas," tandas Nusyirwan, yang juga anggota Komisi V DPR.

Secara garis besar, Presiden SBY sudah menyampaikan postur RAPBN 2015 memasukkan total pendapatan negara mencapai Rp 1.762,3 triliun. Itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.370,8 triliun, PNBP sebesar Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun.

Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.019,9 triliun. Itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640 triliun.

Defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. [ysa]