Berita

Michael Tene

Wawancara

WAWANCARA

Michael Tene: Kerja Sama Dengan Australia Masih Dibekukan Sampai Ditandatangani Code of Conduct

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 09:11 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Australia ke depan tidak bisa lagi menyadap pejabat Indonesia setelah nanti ditandatanganinya code of conduct  atau norma berhubungan kedua negara.

“Dalam waktu dekat, aturan tentang larangan penyadapan ini akan ditandatangani di Indonesia,’’ kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (13/8).

Seperti diketahui, hubungan Indonesia dengan Australia sempat memanas karena intelijen Negeri Kanguru itu melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY beberapa tahun lalu. Selain Presiden, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, bekas Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri juga disadap intelijen Australia.


Kasus penyadapan pembicaraan telepon SBY dan orang-orang dekatnya diungkapkan bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden. Merespons kasus tersebut, pemerintah memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema pada November 2013 dan mengkaji ulang seluruh kerja sama yang selama ini telah dibangun kedua negara.

Michael Tene lebih lanjut  mengatakan, penyusunan kode perilaku anti penyadapan antara Indonesia dengan Australia terus berkembang dan dalam waktu dekat sudah selesai.

“Sesuai permintaan Presiden SBY, penandatanganan akan dilakukan di Indonesia, di hadapan kedua pemimpin negara. Inti code of conduct itu adalah antara kedua negara tidak akan ada lagi penyadapan,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Selain mengatur penyadapan, apa saja poin yang disepakati dalam norma berhubungan antara Indonesia dengan Australia?
Saya belum bisa jelaskan sekarang. Setelah proses ini tuntas kita akan bicarakan. Pada waktunya akan kami sampaikan kepada masyarakat dan media.
 
Apa norma berhubungan antara Indonesia dengan Australia juga mengatur soal sanksi?
Belum bisa saya sampaikan.
 
Code of conduct Indonesia-Australia masih dalam proses pembahasan atau menunggu waktu penandatanganan?
Sudah ada perkembangan. Kami berharap, bisa rampung dalam waktu dekat.
 
Ditandatangani bulan ini?
Dalam waktu dekat.

Di tengah pembahasan norma berhubungan antara Indonesia dengan Australia, kerja sama apa saja yang sudah dipulihkan?
Saat ini, dubes kita sudah ada di sana. Soal kerja sama kedua negara masih dibekukan sampai pembahasan tuntas dan ditandatangani code of conduct. Tidak ada perubahan soal itu.

Kerja sama yang dibekukan sesuai arahan Presiden SBY. Diantaranya pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, serta latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun yang sifatnya gabungan.
 
Mengenai bencana gempa di wilayah Yunan, China, apa ada WNI yang menjadi korban?
Sejauh ini, tidak ada informasi soal warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Kalau ada korban warga negara asing, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pasti akan menyampaikan kepada kedutaan kita.
 
Apa Indonesia akan mengirimkan bantuan?
Mengenai bantuan, kami menunggu pihak RRT. Bila mereka memerlukan bantuan dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, kami langsung bergerak. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya