Berita

jumhur hidayat/rm

Jumhur Hidayat: Aktivis yang Jadi Pejabat Harus Siap Diaduit oleh Sesama Aktivis

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 06:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Setelah berhasil memperjuangkan kekebasan berpendapat di era Orde Baru, tugas aktivis saat ini adalah mengubah pola rezim sesuai dengan demokrasi yang sudah diperjuangkan dan dibangun. Tugas aktivis sekarang juga untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan aktivis mahasiswa era 1980-anJumhur Hidayat dalam diskusi dengan tema "Apa Mandat Aktivis Prodem Bila Ketika Berkuasa" di Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta (Kamis, 14/8).

Menurut Jumhur, seorang aktivis yang masuk dalam lingkaran kekuasan harus mau dan siap diaudit oleh teman-temannya sesama aktivis. "Harusnya para aktivis Prodem yang masuk dalam lingkaran kekuasaan harus mau diaudit tiap tahun. Setiap tahun lu ngapain aja sih?" lanjutnya.


Mantan Kepala BNP2TKI ini pun mengungkapkan persoalan yang dihadapinya saat menjabat, yang sangat berat. Sebab, yang diurus bukanlah oran per-orang tapi sampai puluhan ribu TKI. Setiap tahunnya, ada 60 ribu TKI pulang bermasalah namun setiap tahunnya BNP2TKI memperbaiki hingga angka tersebut terus, dan diprediksi 2014 ini hanya ada 6 ribu kasus TKI.

"Soal upah TKI, pada  Tahun 2007, anda bisa cek, saya adalah satu-satunya pejabat yang berani menaikkan upah TKI," tegasnya, sambil mengatakan menaikkan upah tersebut bukanlah perkara mudah sebab harus bernegosisasi dan berdebat dengan negara tujuan TKI. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya