Berita

joko widodo/net

Politik

Jokowi-JK Harus Singkirkan Kelompok Neolib dari Kursi Kabinet

KAMIS, 14 AGUSTUS 2014 | 15:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Indonesia hanya akan menjadi negara jongos alias budak jika masih mengakomodir kelompok-kelompok yang bermahzab neolib dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

Menurut Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Danny Setiawan, supaya pemerintahan Jokowi-JK tidak terjebak pada kepentingan asing, maka Jokowi-JK harus mengedepankan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan platformnya.

"Jokowi harus tegas, kalau salah pilih yang tak sesuai kriteria, maka perekonomian akan begini saja (tidak maju), hanya jadi jongos asing. Jadi harus pilih menteri yang sesuai," kata Danny di Jakarta, Kamis (14/8).


Danny menjelaskan, Jokowi juga harus tegas, dan kebijakan ekonomi yang digagasnya bersama para pembantunya nanti harus mengedepankan kemandirian ekonomi nasional. Serta, Jokowi juga harus memahami persoalan ekomoni saat ini, sehingga itu yang akan dijadikan langkah ke depan agar tidak diintervensi asing.

"Persoalannya, ekonomi saat ini bukan terkait yang sedang berlangsung melainkan ekonomi kita sudah meliputi eksternal, investasi, pasar bebas dan lain sebagainya," tegas dia.

Jika salah pilih menurut Danny, maka penguasaan sumber daya alam akan tetap dikuasai asing. "Pencapaian ekonomi yang mandiri secara nasioanal tidak akan berkembang, kalapupun ada pertumbuhan ekonomi, itu bukan rakyat yang menikmati," terangnya.

Danny menambahkan, bukan hanya rakyat Indonesia, Jokowi-JK juga akan menjadi jongos asing jika terjebak dalam kekuatan neolib. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya