Berita

ilustrasi/net

Ini Alasan Mengapa Pansus Pilpres Sangat Penting untuk Dibentuk

KAMIS, 14 AGUSTUS 2014 | 07:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) memicu mobilisasi masa di hari pencoblosan Pilpres 2014, dengan estimasi sekitar tiga juta pemilih.

Menurut Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, Muhamad Adnan, DPK dan DPKtb yang menjadi kebijakan KPU dengan membolehkan surat keterangan domisili untuk bisa ikut mencoblos ini menjadi blunder saat implementasi di lapangan. Di saat yang sama, KPU juga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu di berbagai tingkatan sampai perintah pembukaan kotak suara tanpa izin MK yang berkonsekuensi hukum pidana dan moral etik

Menurut Adnan, beberapa saat lalu (Kamis, 14/8), ini salah satu alasan mengapa Panitia Khusus (Pansus) Pilpres di DPR menjadi sangat penting. Alasan lain, KPU sebagai pelaksana UU secara jelas melanggar UU Pemilu tentang asas jujur dan adil karena kebijakannya sangat berpihak dengan merekayasa dan sengaja menggelembungkan suara   pada salah satu pasangan calon.


Alasan ketiga, lanjut Adnan, kuatnya nuansa intervensi asing, mulai dari kedatangan Bill Clinton, kepergian Megawati dan Jusuf Kalla Ke AS, sampai kunjungan balasan rombongan senator yang dipimpin Jhon Mcain yang semuanya dilakukan bertepatan dengan kelender pemilu.

"Oleh karena itu pembentukan pansus menjadi sangat penting untuk membongkar segala bentuk kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Siapapun nanti ditetapkan oleh MK menjadi pemenang, karena bersifat final dan mengikat harus di hormati. Namun demokrasi subtansial yang menjadi agenda reformasi harus di selamatkan," demikian Adnan. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya