Pemerintah mendatang diminta agar tidak boleh menyerah terhadap tekanan luar negeri.
Demikian dikatakan Gurubesar Hukum Internasional Fakultas Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengomentari kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida ke Indonesia.
"Presiden terpilih Jokowi harus hati-hati terhadap keinginan Jepang terkait pemurnian mineral," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/8).
Menurut Hikmahanto, kunjungan Fumio membawa agenda yang harus diwaspadai oleh Presiden Terpilih Jokowi.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan juga capres Jokowi diberitakan salah satu agenda yang dibicarakan terkait kebijakan pemurnian Mineral di Indonesia sebagai implementasi dari UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebijakan pemurnian yang saat ini dijalankan oleh pemerintah berakibat larangan terhadap ekspor bahan mentah mineral (ore) ke luar negeri. Kebijakan ini telah berakibat pada kesulitan industri pemurnian di Jepang untuk mendapatkan suplai ore.
Ia tak heran jika kedatangan Fumio tersebut untuk menkan pemerintah yang akan datang agar mencabut kebijakan pemurnian. Bahkan beberapa waktu lalu pemerintah Jepang berniat akan membawa pemerintah Indonesia ke Dispute Settlement Body WTO. Bahkan, lanjut dia, saat ini kebijakan pemurnian telah dibawa oleh Newmont, perusahaan tambang Amerika Serikat, ke arbitrase internasional yaitu International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID).
Di Indonesia sendiri Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia membawa pasal yang mengatur kebijakan pemurnian ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya agar pasal tersebut dibatalkan sehingga pengusaha pun leluasa untuk mengekspor bahan mentah untuk dimurnikan di luar negeri. Hikmahanto mengakui memang berat tantangan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di bidang sumber daya alam. Keinginan Indonesia untuk tidak sekedar
"Tekanan dari negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat demi kepentingan industri dalam negerinya kerap mengalahkan cita-cita mulia bangsa Indonesia," ujarnya
. [wid]
