Jokowi Mau Pemerintahan ke Depan Efektif dan Memahami Detail Persoalan

. Pemerintahan SBY-Boediono mewariskan utang untuk pemerintahan mendatang hingga Rp 3.000 triliun. Sementara itu, APBNP tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangat terbatas .

Sementara itu, ditinjau beban subsidi yang diwariskan pun mencapai Rp 350 triliun, dengan belanja modal tahun 2014 yang hanya Rp 133 triluun. Bahkan utang yang jatuh tempo pada bulan Januari 2015 yang mencapai Rp 87 triliun pun menjadi bayang-bayang beratnya tantangan fiskal yang dihadapi.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Namun menurut Hasto, buramnya potret fiskal ini menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi.

"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," ungkap Hasto, mengutip pernyataan Jokowi saat memberikan pengarahan ke tim transisi.

Karena itulah, lanjut Hasto, dalam setiap pengarahan terhadap agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan.

Untuk itulah, Hasto menjelaskan, Pokja APBN dan Energi harus mencari terobosan. Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Dan ke depan, tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak.

"Kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-benar hadir," demikian Hasto. [ysa]