Pemerintah mengakui ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat yang harus dikerjakan. Salah satunya mengendalikan perpindahan manusia dari desa ke kota atau urbanisasi.
“Tantangan terbesar yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah urbanisasi,†kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, kemarin.
Menurut Djoko, melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta. Dari jumlah itu hanya 49,79 persen hidup di wilayah pedesaan. Sisanya sudah ada dan pindah ke kota-kota besar.
Djoko memprediksi, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan membengkak menjadi 68 persen pada 2025.
“Di Indonesia, sejak empat dekade terakhir menunjukkan jumlah orang yang tinggal di kota tiga kali lipat lebih besar,†cetusnya.
Beberapa kota Metropolitan yang menjadi tujuan masyarakat desa bermigrasi antara lain Jakarta dan sekitarnya (Bekasi, Bogor dan Tangerang), Surabaya, Bandung, Medan, Makassar serta Palembang.
Saat ini kota-kota tersebut telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, teknologi, inovasi dan ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perlu diketahui, penyebaran jumlah penduduk yang banyak di kota perlu juga disediakan perumahan yang layak dan layanan dasar untuk menghindari konflik sosial dan degradasi lingkungan,†terang Djoko.
Dia mengungkapkan, ada sejumlah dampak negatif dari membludaknya jumlah penduduk di perkotaan. Misalnya, sanitasi yang buruk, akses air bersih yang kurang serta timbulnya daerah kumuh dan liar di perkotaan.
Pada 2013, kata dia, ada 10,6 juta orang yang hidup miskin di wilayah perkotaan. Kota sekarang menjadi korban utama dari dampak kegiatan tersebut seperti defisit air, sering banjir, naiknya permukaan laut dan kekeringan. Jadi beban bagi kota memiliki ketahanan yang lebih rendah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, arus urbanisasi tidak hanya memindahkan penduduk saja. Secara tidak langsung, persoalan lain yang ada juga turut dipindahkan.
Misalnya, para penduduk baru yang datang tanpa keterampilan dan keahlian. Makanya, mereka dianggap hanya menimbulkan peningkatan pengangguran di perkotaan.
“Sebagian besar dari mereka tidak dibekali keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai sehingga dapat menjadi permasalahan baru di perkotaan,†ujar Muhaimin.
Seperti diketahui, data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi triwulan II 2014 tercatat 5,12 persen (yoy), melambat dibanding pertumbuhan ekonomi pada triwulan I sebesar 5,22 persen (yoy). Realisasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ini sedikit lebih rendah dari perkiraan BI.
Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, hasil pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak. Akibatnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar dalam 10 tahun terakhir ini. ***
