Berita

lalu mara/net

Aneh, Kader Golkar yang Mau Munas 2014 Itu Tak Protes Saat Terima SK di 2009

SELASA, 12 AGUSTUS 2014 | 06:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sikap sejumlah kader Golkar yang belakangan mendesak agar Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Oktober 2014, bukan pada 2015 sebagaimana amanat Munas di Pekanbaru pada 2009 lalu, dipertanyakan pengurus DPP Golkar.

"Kenapa soal Munas 2014 baru sekarang diminta, kenapa tidak pada saat Munas 2009, atau tahun-tahun sebelum Pilpres?" kata Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 12/8).

Lalu Mara menilai pernyataan ini sangat relevan. Sebab pengurus yang mendesak Munas digelar 2014 itu juga mengetahui dan menerima SK DPP, dengan masa bakti kepengurusan tahun 2009-2015.


"Kok saat terima SK pengangkatan sebagai pengurus tidak protes, malah asik-asik saja," tuturnya.

Dalam hal ini, Lalu Mara memberi contoh sikap Ketua Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, yang secara organisasi patut ditiru. Akbar Tanjung merupakan sosok yang sering mengkritik dan mendebat pengurus DPP Golkar. Namun begitu ada keputusan resmi, Akbar taat pada keputusan organisasi tersebut

"Bukan tetap menyuarakan perbedaan meski keputusan sudah diambil. Kalau belum diambil berbeda, ada dinamika, itu wajar. Kalau sudah keputusan diambil masih berbeda, itu namanya memaksakan kehendaknya saja," demikian Lalu Mara. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya