Kader Partai Golkar yang juga caleg terpilih dengan suara tertinggi, Nusron Wahid menilai tuntutan Munas Partai Golkar pada 2014 adalah alamiah. Tuntutan tersebut keniscayaan dan sudah seharusnya dilaksanakan organisasi, dan tidak ada kaitannya dengan jabatan menteri dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Tidak maju dan tidak mundur. Sudah waktunya.
Menurut Nusron, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran pasca kegagalan secara beruntun dan bertubi-tubi, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
"Munas tahun ini (2014) tidak ada kaitan dengan menteri-menteri-an. Menteri itu hak prerogatif Pak Jokowi dan JK. Yang namanya habis kalah ya harus evaluasi. Perusahaan saja yang urusan private kalau ada kerugian besar ada RUPS kok, masak partai yang urusan publik tidak ada forum evaluasi. Ini sudah keniscayaan," kata Nusron, Senin (11/8).
Nusron menjelaskan, sebagai partai dengan ideologi terbuka dan bersifat inklusif, Golkar harusnya membuka diri ruang evaluasi atas sikap politiknya selama ini. Sebab, sudah terbukti apa yang selama ini dilakukan Partai Golkar tidak mendapat dukungan publik dan rakyat. Padahal partai dibuat untuk mendapat dukungan massif dari rakyat.
"Pileg kursi sudah turun dan gagal menjadi pemenang. Pilpres gagal mengajukan calon, dan dukungannya juga tidak mendapat kemenangan. Artinya suara rakyat berbeda dengan suara Golkar. Ini yang harus dievaluasi. Jangan malah menutup dan mengulur-ulur evaluasi," ungkapnya.
Harusnya, kata Nusron, Golkar segera Munas dan kemudian bangkit menuju Pemilu 5 tahun mendatang. Ketua Umum GP Ansor ini menilai, adalah pandangan yang picik dan sangat tidak rasional manakala ada anggota, kader dan instrumen partai lainnya yang meminta adanya forum evaluasi justru dianggap membahayakan partai.
"Yang ada sebaliknya. Partai justru dalam kondisi bahaya manakala tidak ada evaluasi. Pihak-pihak yang mencoba mempertahankan status quo itu lah yang berbahaya. Masak orang menuntut evaluasi dipecat. Ini partai tempat berembug urusan publik, bukan privat. Perbedaan itu biasa. Bukan asal beda justru mau dipecat," tegasnya.
Nusron menambahkan, kekuasaan Partai Golkar tertinggi ada di Munas. Bukan dalam sebuah forum atau sekelompok oligarkis tertentu yang mengatasnamakan partai. Karenanya, kata dia, model ancaman pemecatan terhadap beberapa kader Partai Golkar merupakan bentuk makin tidak legitimate-nya kepengurusan yang ada sekarang.
"Karena pendukung Munas makin banyak, maka yang diancam mau dipecat juga makin banyak. Lama-lama semua pengurus dipecat, karena semua akan mendukung Munas. Terus siapa pengurus dan anggotanya, kalau semua dipecat?. He he he," sindir Nusron.
[wid]
