. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan wabah ebola sebagai kondisi darurat kesehatan dunia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons pengumuman tersebut. Mulai hari ini setiap orang yang datang dari negara terindikasi ebola akan diperiksa di bandara.
"Kita mengambil langkah paling aman, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatan pada orang-orang yang baru sampai di Indonesia dan mereka berasal dari negara-negara yang sedang tersebar virus ebola," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta, kemarin (Sabtu, 9/8).
Termasuk di antara orang-orang yang wajib menjalani pemeriksaan adalah para jamaah haji Indonesia yang nanti pulang dari Arab Saudi. Sebab, saat ini virus yang telah menelan korban 1.700 orang itu diduga sudah sampai di Saudi. Namun, sebelum keberangkatan, mereka akan dibekali informasi-informasi tentang ebola agar dapat waspada saat di sana.
Kewaspadaan tersebut juga tengah digalakkan di seluruh rumah sakit di Indonesia untuk mengantisipasi serangan virus tersebut di tanah air. Dokter spesialis anak itu menjelaskan, pihaknya telah memberikan informasi kepada dinas kesehatan dan seluruh rumah sakit tentang ebola, penularan, gejala-gejalanya, dan tindakan yang harus dilakukan. "Sarana juga sudah kami siapkan," ujarnya. Bukan hanya itu, kewaspadaan tersebut juga dilakukan dengan memperketat pemberian visa bagi warga negara terindikasi ebola.
Terpisah, Kepala Balitbangkes Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, meski ebola telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan internasional, Indonesia belum perlu melakukan penghentian perjalanan ke negara-negara endemis atau negara terjangkit. Aktivitas perjalanan perdagangan masih bisa dilakukan. "Meski demikian, pemerintah tetap harus memberikan penjelasan menyeluruh bagi mereka yang akan bepergian ke negara terjangkit," katanya.
Selain itu, imbuh Tjandra, WHO menyeru setiap negara melakukan persiapan agar dapat memiliki kemampuan deteksi dan investigasi dalam penanganan ebola. Sementara untuk negara yang telah terjangkit ebola, WHO menganjurkan menetapkan kondisi darurat di negaranya. Pemerintah juga diwajibkan membuat program penanggulangan dan pengendalian penyakit dengan seorang pemimpin yang ahli serta berpengalaman di bidangnya.
"Sementara untuk negara yang berbatasan langsung, harus melakukan pengawasan pada demam yang tidak dapat diterangkan. Kemudian, kasus suspect harus ditangani sebagai emergency," tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan, pihaknya segara mengumpulkan seluruh pihak, baik petugas haji daerah, travel haji dan umrah, serta petugas kesehatan haji, untuk memberikan informasi tentang virus ebola. "Nanti 13 Agustus kami akan mengundang pihak terkait pelayanan kesehatan jamaah untuk koordinasi virus ebola ini," ujarnya.
Koordinasi tersebut akan dilanjutkan di kantor Kemenko Kesra bersama kementerian/lembaga terkait untuk tindakan antisipasi. Kendati demikian, Jamil menilai belum saatnya travel warning atau pelarangan pemberangkatan dilakukan. "Info dari konjen di Saudi mengatakan masih kasuistik. Jadi tidak perlu terlalu risau dan sebaliknya jangan teledor juga," tuturnya
[jpnn/sam].
