. Keberadaan tim transisi bentukkan presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo alias Jokowi mengundang kontroversi. Sebabnya, Jokowi terkesan meninggalkan partai pengusung selain PDIP dan NasDem. Padahal, Jokowi tidak hanya diusung PDIP dan NasDem, namun juga oleh PKB, Hanura dan PKPI.
Begitu penilaian pengamat politik dari PolComm Institute, Heri Budianto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/8).
Heri menekankan, tim transisi yang terdiri dari satu kepala staf dan empat deputi tidak mewakili kelompok partai yang sebenarnya penting bagi pemerintahan Jokowi. "Bagaimanapun juga partai yang mendukung Jokowi-JK harus dilibatkan,†terang dia.
Karenanya, Heri menganggap wajar bila kini mulai ada benih-benih ketidakpuasan di kalangan partai pengusung Jokowi-JK. Ketidakpuasan tersebut merupakan konsekuensi logis karena Jokowi tidak melibatkan seluruh partai pengusung di tim transisi.
Hanya saja, kata Heri, partai-partai pengusung Jokowi tentu tak mau bersikap vulgar mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keberadaan tim transisi. “Walaupun tidak dibuka di publik, mereka pasti merasa ditinggalkan,†ulasnya.
Harusnya, Jokowi melibatkan seluruh partai pengusung dalam membentuk tim transisi. Paling tidak, kata Heri, partai-partai pengusung diajak membahas pembentukan tim transisi.
Namun karena tim transisi sudah terlanjur terbentuk tanpa dibahas bersama seluruh partai pengusung, Heri pun menyarankan Jokowi agar tetap bersikap akomodatif dalam pembentukan kabinet yang akan datang. Jokowi sudah semestinya mengakomidasi seluruh partai pendukung dalam kabinet.
Heri mengingatkan, Jokowi sangat butuh dukungan partai di parlemen untuk mengimbangi koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mayoritas di parlemen. Bahkan, kekecewaan bisa membuat partai pengusung Jokowi-JK menyeberang ke Koalisi Merah Putih. “Kalau tidak mengakomodir partai pendukung, bisa jadi menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Jokowi di parlemen nantinya,†cetus Heri.
[ara/jpnn/sam]
