Berita

KH Amidhan

Wawancara

WAWANCARA

KH Amidhan: ISIS Gerakan Radikal Dan Menjurus Aksi Terorisme

SABTU, 09 AGUSTUS 2014 | 11:34 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Ukhuwah Islamiyah menilai gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai gerakan yang menjurus aksi terorisme. Karenanya, MUI melarang umat Islam di Indonesia bergabung dengan gerakan yang dipimpin Abubakar Al-Baghdadi tersebut.

“ISIS adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Mereka membawa nama Islam, tapi tidak mengedepankan apa yang diajarkan Rasulullah,’’ jelas Ketua MUI, KH Amidhan, kepada’Rakyat Merdeka, Kamis (7/8).

ISIS, lanjutnya, memaksakan kehendak, menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan membunuh umat Islam.


Menurut Amidhan, MUI bersama Forum Ukhuwah Islamiyah menyimpulkan bahwa paham ISIS bertentangan dengan Islam yang diajarkan Rasullulah.  “ISIS tidak menekan pada kedamaian, bahkan menjurus kepada aksi terorisme,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
MUI mengundang ormas-ormas Islam untuk membahas ISIS, apa kesimpulan pertemuan tersebut?
Menyangkut masalah-masalah penting, MUI tak mengambil kesimpulan sepihak. Berbagai putusan penting diambil dalam rapim (rapat pimpinan) MUI yang dihadiri ormas-ormas Islam atau kami sebut Forum Ukhuwah Islamiyah.

Tadi (Kamis), Forum Ukhuwah Islamiyah yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama lebih dari 60 ormas membahas soal ISIS. Kami satu persepsi. MUI melarang umat Islam di Indonesia bergabung dengan gerakan tersebut. ISIS adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam.
 
Apa ada perbedaan pendapat dari ormas yang menghadiri pertemuan tersebut?
Tidak. Mereka yang hadir, antara lain, Muslimat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, Wanita Islam, dan Hizbut Tahrir Indonesia tegas menolak ISIS. Gerakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta, seperti yang diajarkan Rasullulah.
 
Selain menolak ISIS, apa yang disepakati MUI bersama Forum Ukhuwah Islamiyah?
Selain menolak ISIS, kami mengimbau seluruh umat Islam agar tidak terhasut oleh agitasi dan provokasi berlabel Islam. Kami menimbau, masjid-masjid serta sarana pendidikan dan peribadatan lainnya, berperan aktif dalam menangkal gerakan ISIS di seluruh pelosok tanah air. Sebab, ISIS berpotensi memecahbelah persatuan umat islam di Indonesia dan menggoyahkan NKRI.
 
Artinya, MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah mendukung keputusan pemerintah?
Betul.  Kami mendukung langkah cepat dan tepat pemerintah untuk melarang gerakan ISIS di Indonesia. Kami juga mendorong pemerintah melakukan upaya penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah kan sudah mengambil langkah-langkah. Yang penting, tidak melebar pada masalah yang selama ini menjadi simbol Islam.

Apa MUI akan membantu pemerintah menghalau ISIS?
Ya. Selain meningkatkan kewaspadaan, kami juga akan melakukan pengajaran di masjid-masjid serta sarana pendidikan dan peribadatan lain untuk menangkal gerakan ISIS di Indonesia. Kami setuju Menkominfo menutup media sosial mereka, sehingga gerakan ini tidak meluas.
 
Apa MUI melihat adanya kepentingan lain di balik penyebaran ISIS?

Ini masih kami kaji secara mendalam. Tidak mustahil, keberadaan ISIS didesain oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam.

Misalnya, perang Hamas dengan Israel. Dunia barat, khususnya Amerika Serikat (AS) selama ini mencap Hamas sebagai teroris. Tapi, kami belum mendengar mereka memberi lebel ISIS sebagai teroris. Makanya, perlu pengkajian secara mendalam. Yang penting sekarang kami tolak dulu. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya