Berita

Saleh Partaonan Daulay/net

Politik

SIDANG SENGKETA PILPRES

Pidato Pengantar Prabowo Mewakili Kegelisahan Masyarakat

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 18:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pidato pengantar Prabowo pada pembukaan sidang sengketa pilpres di hadapan majelis hakim konstitusi (6/8) dinilai sebagai pidato terbaik yang pernah disampaikan selama berlangsungnya masa kampanye pilpres 2014.

Selain disampaikan dengan retorika yang cukup baik, substansi dan isi pidato dinilai sangat menggugah kesadaran tentang adanya ketidakjujuran dan kecurangan dalam rangkaian proses pelaksanaan pilpres.

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meyakinkan Prabowo menyampaikan hal itu tentu bukan tanpa dasar. Sebelum sampai ke persidangan, fakta-fakta kecurangan telah dikumpulkan dan dipelajari secara cermat oleh tim Prabowo-Hatta.


"Saya yakin bahwa apa yang disampaikan Prabowo cukup mewakili kegelisahan masyarakat, khususnya mereka yang secara langsung melihat adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan," ujar dia kepada redaksi sesaat lalu (Rabu, 6/8).

Namun, katanya, karena waktu persidangan yang sangat singkat, dikhawatirkan tidak semua bukti dan saksi tentang adanya kecurangan itu dapat dibeberkan di persidangan. Padahal sebagaimana disampaikan dalam pidato Prabowo, tim Prabowo-hatta memiliki puluhan ribu bukti dan saksi yang siap diuji di hadapan majelis hakim konstitusi.

"Apalagi tadi, ketua majelis hakim mengatakan waktu persidangan sengketa pilpres ini sangat singkat. Jangan karena terburu waktu, justru kebenaran yang sesungguhnya tidak terungkap dan bahkan diabaikan," papar Saleh.

Dalam konteks inilah, menurut Saleh, majelis hakim konstitusi dituntut untuk benar-benar mengadili perkara ini demi tegaknya keadilan dan kedaulatan rakyat. Hak-hak konstitusional rakyat dalam pilpres harus dilindungi. Sudah semestinya, tidak satu pun suara rakyat yang boleh diselewengkan.

"Bagi tim Prabowo-Hatta, ini bukanlah sekedar persoalan kalah menang. Tetapi lebih substantif dari itu adalah bagaimana melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang diduga telah diselewengkan. Itulah hakikat perjuangan tim Prabowo-Hatta yang harus disadari oleh semua pihak," pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya