Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan, pembatasan penjualan solar dan premium hanya akan berlangsung hingga akhir tahun 2014.
Meski banyak kritikan terhadap kebijakan pembatasan penjualan solar, pemerintah tetap tidak akan menghentikannya.
Kemarin, Wacik menggelar jumpa pers untuk meluruskan berita yang beredar di masyarakat. Acara dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di lobi Gedung Kementerian ESDM dihadiri Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Dirjen Migas Edy Hermantoro, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng serta Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya.
Wacik yang mengenakan setelan jas hitam menjelaskan soal kabar simpang siur pencabutan BBM subsidi. Menurutnya, kebijakan pembatasan pembelian solar sifatnya hanya sementara dan berlaku hingga akhir tahun.
“Nanti ke depan akan normal lagi. 1 Januari 2015 ada kuota BBM subsidi yang baru. Ada kebijakan baru, jadi ini nggak berlaku,†janji Politisi Partai Demokrat itu.
Wacik menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan pembatasan pembelian solar ini. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kuota BBM subsidi hingga akhir tahun. Jika tidak ada langkah pengendalian maka per 20-31 Desember BBM subsidi sudah habis.
“Jatah BBM subsidi tahun ini hanya 46 juta kiloliter (KL), padahal kita usulkan 48 juta kiloliter agar cukup sampai akhir tahun kita berjuang mati-matian,†paparnya.
Realisasi konsumsi BBM subsidi hingga Juni 2014 sudah mencapai 22,9 juta KL. Namun dengan adanya Lebaran, Pemilu, Natal dan Tahun Baru, konsumsi BBM subsidi 46 juta KL diprediksi tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Karena itu, dia menegaskan, pemerintah tidak mencabut BBM subsidi, yang dilakukan pemerintah sekarang hanya pengendalian saja. â€Jangan persepsinya BBM subsidi akan langka atau habis. BBM subsidi masih ada di SPBU yang tidak terkena kebijakan pembatasan. Selain itu BBM non subsidi tersedia di setiap SPBU sehingga menjamin kebutuhan masyarakat,†timpalnya.
Dia menjelaskan, alasan pelarangan pembelian solar dilakukan di Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan karena SPBU yang ada di sana berada di kawasan pemukiman elit. Karena itu, konsumsinya harus dikendalikan.
“Makanya jangan dibikin panik, ini penghematan sedikit. Jadi tidak banyak, tapi lumayan lah nambah napas hingga akhir tahun. Kurang-kurang 2 liter lah, makanya daripada nggak dihemat. Kan mengendalikan nggak bisa memuaskan 100 persen,†paparnya.
Selain itu, dia juga mengimbau kepada Organisasi Gabungan Angkutan Daerah (Organda) tidak melakukan aksi mogok atas kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi. Alasannya, kebijakan itu tidak dilakukan di seluruh pom bensin.
Menurutnya, supir angkutan umum masih bisa membeli solar bersubsidi pada wilayah lain yang tidak terkena pengendalian. “Kemarin ada kabar Organda mau mogok, jangan mogoklah. Jadi supir bus jangan beli di SPBU Jakarta Pusat, di tempat lain kan ada,†katanya.
Hal senada disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya. Menurutnya, dari 4.570 SPBU hanya 12 persen yang menjual solar subsidi pada pukul 08.00-18.00 di wilayah di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Bali.
“Sejak 1 Agustus 2014, di SPBU Jakarta Pusat tidak ada solar subsidi lagi, ada 26 SPBU. Kemudian 6 Agustus, 28 SPBU yang ada di dalam rest area jalan tol seluruh Indonesia tidak ada lagi jual premium, hanya ada pertamax series,†katanya.
Nah, 12 persen SPBU dari 4.570 SPBU tersebut berada di lokasi pertambangan, perkebunan, industri, dan pelayaran. “SPBU di luar lokasi itu dan di jalur utama logistik tetap beroperasi seperti biasa,†katanya.
Sekretaris Jenderal Organda Andriansyah mengatakan, pembatasan penjualan solar akan memberikan dampak kenaikan tarif angkutan umum baik penumpang dan barang sebesar 60 persen. “Kenaikan tarif antara 60 persen, besar sekali.
Karena BBM itu kontribusi terhadap komponen 43-45 persen, sementara harga solar non subsidi dan subsidi 130 persen Rp 5.500 ke Rp 12.800, itu hanya disebabkan karena BBM, belum kita menghitung akibat inflasi, kenaikan suku cadang,†katanya.
Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah memberikan insentif pada penumpang bus. “Insentif yang kami harapkan bukan pada operator, tetapi kepada penumpang. Misalnya, berupa public service obligation (PSO).
Masyarakat masih butuh angkutan jalan, tapi dari sisi cost ada kendala,†ujarnya.
Pasalnya, tarif angkutan umum sangat tergantung dan mudah berubah sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan operator, termasuk biaya perawatan dan ongkos bahan bakar. ***
