Tim Transisi Jokowi Sebuah Keharusan untuk Kesinambungan Pemerintahan

. Tidak ada yang salah dengan pembentukan Kantor Transisi dan Tim Transisi Jokowi, lebih-lebih mengingat sisa waktu yang singkat jelang habisnya masa jabatan Presiden SBY pada tanggal 20 Oktober. Apalagi juga, kehadiran tim transisi ini  merupakan manifestasi dari akselarasi estafet agar tidak terjadi kevakuman dan kesinambungan program-program SBY dengan pemenang Pilpres.

"Soal kenapa sekarang dan kenapa tidak menunggu usai selesainya proses persidangan di MK itu hanyalah perdebatan soal waktu, namun esensi dari tim transisi adalah kesinambungan pemerintahan," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 6/8).

Menurut Ari, di era pemerintahan yang modern seperti di Amerika Serikat, kehadiran tim transisi di capres terpilih juga jamak dilakukan. Apalagi kemenangan Jokowi-JK di Pilpres sudah sulit terbantahkan. Secara de facto, Jokowi-JK adalah pemenang sementara secara de jure tinggal menunggu proses persidangan di MK.

"Jika tim Prabowo-Hatta ingin membentuk tim transisi juga tidak masalah tetapi pasti akan ditertawakan publik dan dunia internasional karena kemenangan Jokowi-JK sulit dibantah," ucap Ari Junaedi.

Menurut pengajar Program Pascasarjana UI ini, komposisi tim transisi juga sangat ideal karena diketuai mantan menteri serta beranggotan  kombinasi dari akademisi dan politisi. Tidak saja merumuskan kesinambungan program janji-janji kampanye dengan tim kepresidenan, tim transisi juga menggodok bakal calon menteri yang diusulkan masyarakat.

"Kehadiran tim transisi menjadi sangat vital karena memudahkan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan blue print pemerintahan ke depannya. Hanya saja, tugas-tugas tersebut perlu dipertajam lagi oleh kehadiran staf-staf yang mumpuni di bidangnya masing serta kehadiran tim penasehat ahli," jelas Ari.

Ari menambahkan, setiap sembilan program kerja nyata harus di-break down lagi ke program-program turunan. Karena itu, kerja tim transisi seperti berpacu dengan waktu untuk mengisi celah-celah APBN dengan program-program kerakyatan Jokowi-JK.

"Kerja transparan tim transisi dalam menyaring kandidat menteri berdasarkan kapabalitas, jejak rekam dan anti KKN tentunya akan menjadi fokus perhatian publik," timpal Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro itu. [ysa]