Kewarganegaraan WNI yang Dukung ISIS Harus Dicabut

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kembali mendesak pemerintah bersikap tegas menghadapi WNI yang menjadi pengikut Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kali ini, PP Pemuda Muhammadiyah mendesak pemerintah mencabut kewarganegaraan WNI yang terbukti ikut bergabung dalam ISIS.

Pasalnya, mereka yang menjadikan paham dan gerakan ISIS sebagai ideologi jelas-jelas bertentangan dengan falsafah dan dasar negara Indonesia. Di samping itu, ideologi dan gerakan isis dinilai dapat merongrong eksistensi dan kedaulatan NKRI.

"Kalau menerima ideologi ISIS, otomatis menolak Pancasila. Kalau menolak Pancasila, pasti juga menolak UUD 45 beserta semua UU yang menjadi turunannya. Orang seperti itu dinilai tidak memiliki tempat lagi untuk hidup bersama dengan WNI lainnya,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 5/8).

Selain itu, secara kasat mata dapat dilihat bahwa gerakan dan ideologi isis dikembangkan dengan cara-cara kekerasan. Sudah banyak korban jiwa yang jatuh sejak isis diproklamasikan. Tindakan kekerasan seperti itu sangat jauh dari nilai-nilai sosial dan spiritual rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk segera menangkap orang-orang yang terbukti ikut mengembangkan ISIS di Indonesia. Selain mengancam ideologi dan dasar negara, tindakan mereka adalah tindakan melanggar hukum karena secara tidak langsung berkeinginan mendirikan negara di atas negara. Bahkan pada titik tertentu, tidak salah bila disebut bahwa penyebaran ideologi Isis adalah tindakan makar (subversif).

Gerakan ISIS tidak boleh dianggap enteng. Apalagi saat ini, Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional. Jika lengah, dikhawatirkan ISIS dengan mudah melebarkan sayapnya. Terbukti, di Timur Tengah mereka berhasil memanfaatkan instabilitas politik untuk memperluas jaringan dan pengaruhnya.

"Pada mulanya orang menganggap ISIS itu hanya kelompok kecil. Begitu mereka proklamasi, ternyata kekuatannya besar. Persenjataan militernya cukup lengkap. Tidak heran bila mereka dengan cepat dapat menguasai sebagian wilayah Iraq dan Syiria. Mereka pandai memanfaatkan situasi politik di kedua negara tersebut. Karena itu, wajar jika pemerintah mewaspadai pergerakan mereka di Indonesia,” demikian Saleh. [dem]