Berita

Brigjen Boy Rafli Amar

Wawancara

WAWANCARA

Brigjen Boy Rafli Amar: Masih Siaga 1, Polri Siapkan Pasukan Cadangan Saat Sidang Sengketa Pilpres

SENIN, 04 AGUSTUS 2014 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah sukses mengamankan Gedung KPU saat  penetapan hasil pilpres, 22 Juli lalu, kini Polri fokus mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

’’Ini untuk mengantisipasi kericuhan terhadap hasil sengketa Pilpres 201,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri,  Brigjen Pol Boy Rafli Amar, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (2/8).

Personel Polri, lanjutnya, disebar dalam tiga ring pengamanan. Pertama, di ruang sidang. Kedua, di dalam Gedung MK (lantai 1 dan lantai 2).


Ketiga, di halaman Gedung MK dan di sekitar jalan raya depan Gedung MK.
’’Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pasukan tersebut bisa sampai di lokasi hanya dalam hitungan menit,’’ papar Boy.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa sudah dikoordinasikan dengan MK?
Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan internal MK.

Pengamanan Gedung MK itu merupakan rangkaian kegiatan operasi Mantap Brata 2014. Salah satunya terkait agenda pilpres.

Mulai kapan dilakukan pengamanan di Gedung MK?
Pengamanan Gedung MK dilakukan seperti biasa tiap harinya meski tidak ada agenda sidang. Tapi difokuskan saat ada sidang sengketa pilpres.

Kami juga terus siaga menempatkan pasukan di beberapa objek vital lainnya.

Apa statusnya masih siaga 1?
Masih. Dalam status siaga 1, Polri akan menurunkan 2/3 dari total personel untuk mengamankan setiap provinsi di Indonesia. Totalnya mencapai 254.088 personel.

Berapa persisnya personel yang diturunkan di MK?
Standar awal, Polda Metro Jaya menempatkan 6 Satuan Khusus dari Brimob dan Dalmas, serta operasional terkait lainnya. Namun kekuatannya sangat relatif. 

Sewaktu waktu bisa berubah dan dimungkinkan ada penambahan pasukan. Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan.

Bagaimana dengan pengunjung?
Pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruangan sidang hanya yang mempunyai tanda pengenal khusus yang disediakan internal MK.

Tidak bisa sembarangan orang yang diperbolehkan menonton jalannya persidangan. Pengunjung diwajibkan melewati pemeriksaan oleh petugas di pintu metal detector.

Bagaimana jika ada pendukung yang represif?
Kami akan mengedepankan sikap preventif dan komunikasi secara persuasif kepada pengunjung untuk  mentaati peratutan.  Kami mengimbau bagi pengunjung dan simpatisan yang ada di Gedung MK harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan jalannya sidang.

Berapa banyak pengunjung diperbolehkan masuk ke ruang sidang?
Kami terus mengimbau kepada pihak terkait untuk tetap bisa mengontrol massanya. Berperkara dengan sopan santun.
 
Menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Tidak menyikapi kemenangan atau kekalahan dengan berlebihan.

Bagaimana dengan pengamanan kantor KPU dan tempat lainnya di daerah?
Tetap berjalan di seluruh Indonesia. Secara operasional terdapat 31 Polda bersama jajarannya terus melakukan langkah-langkah pengelolaan keamanan.

Kami terus melakukan koordinasi dengan jajaran di daerah. Mereka terus melaporkan perkembangan situasi keamanan setiap harinya. Kami terus melakukan monitoring. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya