Berita

Brigjen Boy Rafli Amar

Wawancara

WAWANCARA

Brigjen Boy Rafli Amar: Masih Siaga 1, Polri Siapkan Pasukan Cadangan Saat Sidang Sengketa Pilpres

SENIN, 04 AGUSTUS 2014 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah sukses mengamankan Gedung KPU saat  penetapan hasil pilpres, 22 Juli lalu, kini Polri fokus mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

’’Ini untuk mengantisipasi kericuhan terhadap hasil sengketa Pilpres 201,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri,  Brigjen Pol Boy Rafli Amar, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (2/8).

Personel Polri, lanjutnya, disebar dalam tiga ring pengamanan. Pertama, di ruang sidang. Kedua, di dalam Gedung MK (lantai 1 dan lantai 2).


Ketiga, di halaman Gedung MK dan di sekitar jalan raya depan Gedung MK.
’’Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pasukan tersebut bisa sampai di lokasi hanya dalam hitungan menit,’’ papar Boy.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa sudah dikoordinasikan dengan MK?
Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan internal MK.

Pengamanan Gedung MK itu merupakan rangkaian kegiatan operasi Mantap Brata 2014. Salah satunya terkait agenda pilpres.

Mulai kapan dilakukan pengamanan di Gedung MK?
Pengamanan Gedung MK dilakukan seperti biasa tiap harinya meski tidak ada agenda sidang. Tapi difokuskan saat ada sidang sengketa pilpres.

Kami juga terus siaga menempatkan pasukan di beberapa objek vital lainnya.

Apa statusnya masih siaga 1?
Masih. Dalam status siaga 1, Polri akan menurunkan 2/3 dari total personel untuk mengamankan setiap provinsi di Indonesia. Totalnya mencapai 254.088 personel.

Berapa persisnya personel yang diturunkan di MK?
Standar awal, Polda Metro Jaya menempatkan 6 Satuan Khusus dari Brimob dan Dalmas, serta operasional terkait lainnya. Namun kekuatannya sangat relatif. 

Sewaktu waktu bisa berubah dan dimungkinkan ada penambahan pasukan. Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan.

Bagaimana dengan pengunjung?
Pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruangan sidang hanya yang mempunyai tanda pengenal khusus yang disediakan internal MK.

Tidak bisa sembarangan orang yang diperbolehkan menonton jalannya persidangan. Pengunjung diwajibkan melewati pemeriksaan oleh petugas di pintu metal detector.

Bagaimana jika ada pendukung yang represif?
Kami akan mengedepankan sikap preventif dan komunikasi secara persuasif kepada pengunjung untuk  mentaati peratutan.  Kami mengimbau bagi pengunjung dan simpatisan yang ada di Gedung MK harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan jalannya sidang.

Berapa banyak pengunjung diperbolehkan masuk ke ruang sidang?
Kami terus mengimbau kepada pihak terkait untuk tetap bisa mengontrol massanya. Berperkara dengan sopan santun.
 
Menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Tidak menyikapi kemenangan atau kekalahan dengan berlebihan.

Bagaimana dengan pengamanan kantor KPU dan tempat lainnya di daerah?
Tetap berjalan di seluruh Indonesia. Secara operasional terdapat 31 Polda bersama jajarannya terus melakukan langkah-langkah pengelolaan keamanan.

Kami terus melakukan koordinasi dengan jajaran di daerah. Mereka terus melaporkan perkembangan situasi keamanan setiap harinya. Kami terus melakukan monitoring. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya