Berita

Brigjen Boy Rafli Amar

Wawancara

WAWANCARA

Brigjen Boy Rafli Amar: Masih Siaga 1, Polri Siapkan Pasukan Cadangan Saat Sidang Sengketa Pilpres

SENIN, 04 AGUSTUS 2014 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah sukses mengamankan Gedung KPU saat  penetapan hasil pilpres, 22 Juli lalu, kini Polri fokus mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

’’Ini untuk mengantisipasi kericuhan terhadap hasil sengketa Pilpres 201,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri,  Brigjen Pol Boy Rafli Amar, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (2/8).

Personel Polri, lanjutnya, disebar dalam tiga ring pengamanan. Pertama, di ruang sidang. Kedua, di dalam Gedung MK (lantai 1 dan lantai 2).


Ketiga, di halaman Gedung MK dan di sekitar jalan raya depan Gedung MK.
’’Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pasukan tersebut bisa sampai di lokasi hanya dalam hitungan menit,’’ papar Boy.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa sudah dikoordinasikan dengan MK?
Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan internal MK.

Pengamanan Gedung MK itu merupakan rangkaian kegiatan operasi Mantap Brata 2014. Salah satunya terkait agenda pilpres.

Mulai kapan dilakukan pengamanan di Gedung MK?
Pengamanan Gedung MK dilakukan seperti biasa tiap harinya meski tidak ada agenda sidang. Tapi difokuskan saat ada sidang sengketa pilpres.

Kami juga terus siaga menempatkan pasukan di beberapa objek vital lainnya.

Apa statusnya masih siaga 1?
Masih. Dalam status siaga 1, Polri akan menurunkan 2/3 dari total personel untuk mengamankan setiap provinsi di Indonesia. Totalnya mencapai 254.088 personel.

Berapa persisnya personel yang diturunkan di MK?
Standar awal, Polda Metro Jaya menempatkan 6 Satuan Khusus dari Brimob dan Dalmas, serta operasional terkait lainnya. Namun kekuatannya sangat relatif. 

Sewaktu waktu bisa berubah dan dimungkinkan ada penambahan pasukan. Kami juga telah menyiapkan pasukan cadangan.

Bagaimana dengan pengunjung?
Pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruangan sidang hanya yang mempunyai tanda pengenal khusus yang disediakan internal MK.

Tidak bisa sembarangan orang yang diperbolehkan menonton jalannya persidangan. Pengunjung diwajibkan melewati pemeriksaan oleh petugas di pintu metal detector.

Bagaimana jika ada pendukung yang represif?
Kami akan mengedepankan sikap preventif dan komunikasi secara persuasif kepada pengunjung untuk  mentaati peratutan.  Kami mengimbau bagi pengunjung dan simpatisan yang ada di Gedung MK harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan jalannya sidang.

Berapa banyak pengunjung diperbolehkan masuk ke ruang sidang?
Kami terus mengimbau kepada pihak terkait untuk tetap bisa mengontrol massanya. Berperkara dengan sopan santun.
 
Menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Tidak menyikapi kemenangan atau kekalahan dengan berlebihan.

Bagaimana dengan pengamanan kantor KPU dan tempat lainnya di daerah?
Tetap berjalan di seluruh Indonesia. Secara operasional terdapat 31 Polda bersama jajarannya terus melakukan langkah-langkah pengelolaan keamanan.

Kami terus melakukan koordinasi dengan jajaran di daerah. Mereka terus melaporkan perkembangan situasi keamanan setiap harinya. Kami terus melakukan monitoring. ***

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya