Berita

megawati soekarnoputri/net

KORUPSI PENCETAKAN UANG?

Sikap Diam Megawati Akan Menguatkan Spekulasi Terlibat

SENIN, 04 AGUSTUS 2014 | 16:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Sikap diam Megawati Soekarnoputri menyikapi keterangan dari situs whistleblower Wikileaks yang seolah-olah menuduhnya terlibat skandal dugaan korupsi pencetakan uang tahun 1999 menimbulkan tanya. Semestinya, Megawati meniru SBY yang dengan tegas dan berani membantah terlibat.

"SBY dengan tegas membantah terlibat. Yang menjadi persoalan adalah diamnya Megawati," ujar Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, FB Muhamad Adnan, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 4/8).

Boleh saja PDI Perjuangan memberi bantahan. Sekjen Tjahjo Kumolo, misalnya, mengatakan bahwa pemberitaan yang bersumber dari bocoran situs Wikileaks itu tidak didasari fakta dan hanya mencari sensasi belaka.


Tetapi menurut Adnan, sikap diam Megawati malah akan menguatkan spekulasi atau kecurigaan bahwa dia terlibat. Apalagi publik percaya Wikileaks selalu membocorkan informasi bersifat sangat rahasia yang merupakan konsumsi intelijen Amerika, sehingga atas rekam jejak ini informasi yang disampaikan bukanlah bersifat rumor atau gosip seperti yang umumnya beredar di media sosial.

Selain itu, menurut Adnan, sikap diam Megawati juga akan menguatkan anggapan rendahnya komitmen Megawati dalam pemberantasan korupsi. Bukan sekali ini saja Megawati diam seribu bahasa menyikapi tuduhan korupsi yang dialamatkan terhadap dirinya. Dalam kasus travel cek yang banyak melibatkan kader-kader PDIP, Megawati menolak untuk diperiksa KPK dan malah mengirim kadernya mendemo KPK.

"Komitmen Megawati dalam pemberantasan korupsi patut dipertanyakan terutama ketika kasus yang terjadi melibatkan kader atau dirinya. Belum lagi skandal BLBI yang merugikan Negara Rp 600 triliun lebih yang harus ditanggung rakyat hingga sekarang," papar Adnan.

"Kenapa juga orang-orang di sekeliling Megawati adalah orang yang dekat dari para pengemplang BLBI. Terbukti, ada anak Samadikun menjadi anggota dewan terpilih dari PDIP," demikian Adnan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya