Jokowi Harus Coba Goda Golkar dan PPP

. Memiliki kursi mayoritas di parlemen, tidak menjamin stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Contoh paling mutakhir adalah pemerintahan SBY yang menguasai lebih dari 60 persen kursi di Senayan, namun sering kali dibikin repot oleh parlemen.

"Kuncinya adalah komunikasi. Dalam hal ini, Jokowi harus mampu berkomunikasi dengan parlemen, bila sudah dilantik menjadi presiden," kata Gurubesar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 4/8).

Bila Jokowi sadar kurang bisa berkomunikasi dengan baik, saran Asep, maka mau tak mau Jokowi juga harus mencoba untuk menggaet partai politik yang bahkan menjadi kompetitornya di Pilpres. Dengan catatan, partai itu harus bisa komitmen dan loyal mendukung pemerintahan Jokowi-JK, sehingga peristiwa politik yang terjadi pada SBY tak terulang lagi.

"Partai yang mudah digoda dan dirayu adalah Golkar dan PPP. Jokowi bisa mengajak dua partai ini," ungkap Asep, sambil juga mengingatkan bahwa Golkar juga biasa bermain dua kaki sehingga harus ada pengikatnya agar tak bermain liar.

"Tapi ingat, kemampuan komunikasi juga tetap perlu menghadapi parlemen, meski sudah mayoritas," demikian. [ysa]