Usul Pansus Pilpres Merusak Tatanan Demokrasi

. Usul pembentukan Pansus Pilpres merupakan bentuk ketidakdewasaan politik terhadap hasil dari sebuah kontestasi politik. Usul ini juga tidak mencerminkan kehendak untuk memperbaiki sistem Pemilu, tapi sekedar alat untuk mempersoalkan hasil Pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Demikian disampaikan politisi Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan. Ferry mengingatkan, dari segi fungsi sebagai anggota DPR, semestinya bisa melakukan pengawasan yang bersifat untuk mencegah dan mengawal proses Pilpres sejak awal, dan bukan justru setelah ada hasil. Apalagi sebagian besar anggota DPR menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon, sehingga sangatlah tidak pas karena menggunakan kewenangan lembaga negara untuk kepentingan partisan.

"Dari segi fungsi Pansus, bukankah Pansus berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga merugikan negara. Apakah memang adanya pelaksanaan Pilpres yang mau diselidiki atau terhadap hasil Pilpresnya? Karena pelaksanaan Pilpres adalah perintah Konstitusi dan UU, bukan kemauan KPU, sedangkan jika berkait dengan hasil Pilpres, itu adalah pilihan dan kehendak rakyat. Apakah kita punya hak untuk marah atau tidak suka terhadap pilihan rakyat dalam menggunakan hak politiknya?" ungkap Ferry beberapa waktu lalu.

Dari segi waktu, lanjut Ferry lagi, keanggotaan DPR periode 2009-2014 akan berakhir pada 30 September 2014, sehingga praktis hanya tersisa 42 hari kerja, karena tanggal 1 Oktober 2014 akan ada anggota DPR periode 2014-2019 hasil Pileg yang lalu akan dilantik.

"Cukup waktu kah bagi anggota DPR saat ini yang akan segera berakbir merumuskan pekerjaan baru dalam bentuk Pansus? Bukankah akan lebih baik jika fokus pada penyelesain tugas-tugas yang belum tuntas, diantaranya UU yang belum terselesaikan," ungkap Ferry,

Karena, lanjut Ferry, sejatinya setelah KPU menetapkan hasil, ruang untuk keberatan hanya tinggal di Mahkamah Konstitusi (MK) , yakni penyampaian permohonan terhadap sengketa hasil Pilpres. Dengan demikian upaya mendorong pembentukan pansus Pilpres adalah sesuatu yang berlebihan dan berpotensi merusak tahapan pilpres dan tatanan demokrasi yang sudah diatur dalam UU. [ysa]