Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diminta lebih aktif dalam mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah di Gaza, Palestina. SBY juga semestinya meniru PM Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Sabtu, 2/8).
Dijelaskan Dradjad bahwa Turki aktif mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Namun, PM Turki pun keras mengecam Israel, bahkan membandingkannya dengan Adolf Hitler dan Nazi-nya. Di sisi lain, Turki dan PM Erdogan tidak anti Semitik. Turki sangat melindungi warga Yahudi di negaranya.
Terlepas dari itu, Drajad menyampaikan beberapa usulan awal untuk pemerintah RI dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di Gaza.
Pertama, pemerintah RI mesti mendesak Israel menghentikan kebrutalannya. Jangan lupa, Indonesia juga berisiko terkena imbas (spillover) dari kebrutalan Israel. Misalnya, kelompok garis keras di Indonesia bisa saja melampiaskan kemarahan dengan tindakan kekerasan di sini. Jadi, Indonesia punya legitimate concerns.
Kedua, Pemerintah RI harus aktif memberi tekanan agar kedua pihak melakukan gencatan senjata dan perdamaian yang hakiki. Contohnya, mengalang dukungan ASEAN sebagai langkah awal. Yakinkan meraka akan risiko spillover tersebut dan efeknya bagi ASEAN.
Pemerintah juga bisa menggunakan jalur komunikasi di G20, karena Indonesia adalah anggota G20 dengan penduduk Muslim terbesar. Dalam hal ini Indonesia punya legitimate concerns dan menghadapi risiko spillover. Pemerintah RI mesti mengajak negara-negara OKI agar aktif mengupayakan gencatan senjata dan perdamaian, serta kemerdekaan Palestina sebagaimana retorika pemerintah RI selama ini.
"Presiden sebaiknya menugaskan Menlu atau utusan khusus Presiden untuk menjalankan butir kedua di atas," terangnya.
Dradjad menyadari geopolitik terkait Hamas dan Palestina sangat kompleks. Arab Saudi, Jordan, UAE, Mesir dan lainnya sangat anti terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), sementara Hamas adalah Ikhwanul Muslimin-nya Palestina. Di sisi lain, Qatar dan Turki lebih dekat ke IM.
"Isunya memang sangat kompleks. Meski demikian, saya yakin RI tetap mampu memberikan kontribusi jika memang mau pro-aktif. Jika pemerintah RI sudah mengambil langkah awal di atas, terdapat beberapa langkah lanjutan yang lebih konkret bisa dilakukan," tegasnya.
[ald]
