Berita

joko widodo/net

Politik

AS Hikam: Alamak, JK Sudah Mulai Ngeyel

JUMAT, 25 JULI 2014 | 14:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengamat politik DR. Muhammad AS Hikam menyoroti prilaku wakil presiden terpilih Jusuf Kalla yang menurutnya sudah mulai berani memperlihatkan perbedaan pandangan dan pendapat dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi menggunakan semacam sistem lelang untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Di sisi lain, JK mengatakan dirinya kurang setuju dengan cara itu.

“Pelantikan jabatan saja belum terjadi, Jusuf Kalla (JK) sudah mulai 'udur' alias berbeda pandangan dengan boss-nya soal mekanisme rekrutmen para anggota kabinet. Ini sebetulnya secara etis tidak boleh terjadi dan memalukan,” tulis AS Hikam di laman Facebook miliknya beberapa saat lalu (Jumat, 25/7).


Hikam mengingatkan bahwa presiden adalah bos dari wapres, bukan setara. JK pun mesti diingatkan lagi dengan prinsip sistem Kabinet Presidensil sehingga tidak mengulang hal yang pernah dia sampaikan ketika mendampingi SBY, bahwa posisi wapres itu bukan pembantu presiden.

Akibat dari pernyataan itu, terjadi disharmoni selama lima tahun dan akhirnya JK tidak diajak lagi sebagai partner.

“Kebiasaan JK untuk ngeyeli presiden ini mesti dicegah, karena hal ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagi plintiran bahwa pasangan Presiden Jokowi itu tidak kompak. Sebagai orang yang sejak awal mengingatkan kecenderungan JK ini, saya tentu berharap bahwa kabar seperti ini akan segera bisa di-clear-kan,” sambungnya.

“JK lebih baik tutup mulut saja kalau sudah urusan hak prerogatif presiden. Kalau ia ingin memberi masukan, tidak perlu membuat rapat atau pengumuman di media. Apalagi jika hasil Pilpres saja masih akan digugat di MK!” sambungnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, jabatan menteri adalah prerogatif presiden. Begitu juga dengan cara kepala pemerintahan mengangkat para pembantunya.

“Jangankan JK, bahkan Mbak Megawati Soekarnoputri (MS) saja tidak berhak untuk campur tangan secara resmi. Semua presiden mempunya cara menyeleksi calon menterinya,” masih katanya sambil menyarankan JK meniru Boediono. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya