Berita

joko widodo/net

Politik

AS Hikam: Alamak, JK Sudah Mulai Ngeyel

JUMAT, 25 JULI 2014 | 14:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengamat politik DR. Muhammad AS Hikam menyoroti prilaku wakil presiden terpilih Jusuf Kalla yang menurutnya sudah mulai berani memperlihatkan perbedaan pandangan dan pendapat dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi menggunakan semacam sistem lelang untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Di sisi lain, JK mengatakan dirinya kurang setuju dengan cara itu.

“Pelantikan jabatan saja belum terjadi, Jusuf Kalla (JK) sudah mulai 'udur' alias berbeda pandangan dengan boss-nya soal mekanisme rekrutmen para anggota kabinet. Ini sebetulnya secara etis tidak boleh terjadi dan memalukan,” tulis AS Hikam di laman Facebook miliknya beberapa saat lalu (Jumat, 25/7).


Hikam mengingatkan bahwa presiden adalah bos dari wapres, bukan setara. JK pun mesti diingatkan lagi dengan prinsip sistem Kabinet Presidensil sehingga tidak mengulang hal yang pernah dia sampaikan ketika mendampingi SBY, bahwa posisi wapres itu bukan pembantu presiden.

Akibat dari pernyataan itu, terjadi disharmoni selama lima tahun dan akhirnya JK tidak diajak lagi sebagai partner.

“Kebiasaan JK untuk ngeyeli presiden ini mesti dicegah, karena hal ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagi plintiran bahwa pasangan Presiden Jokowi itu tidak kompak. Sebagai orang yang sejak awal mengingatkan kecenderungan JK ini, saya tentu berharap bahwa kabar seperti ini akan segera bisa di-clear-kan,” sambungnya.

“JK lebih baik tutup mulut saja kalau sudah urusan hak prerogatif presiden. Kalau ia ingin memberi masukan, tidak perlu membuat rapat atau pengumuman di media. Apalagi jika hasil Pilpres saja masih akan digugat di MK!” sambungnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, jabatan menteri adalah prerogatif presiden. Begitu juga dengan cara kepala pemerintahan mengangkat para pembantunya.

“Jangankan JK, bahkan Mbak Megawati Soekarnoputri (MS) saja tidak berhak untuk campur tangan secara resmi. Semua presiden mempunya cara menyeleksi calon menterinya,” masih katanya sambil menyarankan JK meniru Boediono. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya