Jokowi Harus Pilih Menteri yang Tak Pernah Melanggar HAM

Presiden terpilih Joko Widodo diminta ekstra hati-hati agar tidak menempatkan figur yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dalam pemerintahannya.

Jokowi dan JK yang mendampinginya harus punya mekanisme jelas dalam rekruitmen posisi menteri, sekaligus memastikan kandidat yang akan menduduki jajaran kabinet, clear and clean atau bersih dari berbagai persoalan hukum, ekonomi dan sosial, agar tidak menjadi beban dalam pemerintahan nanti.

Demikian disampaikan pengurus DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu, dalam keterangan hari ini (Jumat, 25/7).

Menurutnya, beberapa lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri, perlu dilibatkan serta mengeluarkan semacam crearance atau surat resmi bagi sang calon menteri, guna menyatakan terbebas dari persoalan hukum dan korupsi. Selain surat rekomendasi dari partai politik atau orang per orang.

“Calon menteri juga harus mendapatkan surat crearance dari Komnas HAM, yang menyatakan tidak pernah tersangkut pelanggaran HAM, maupun kasus-kasus lain yang belum muncul ke permukaan," ujar Despen lagi.

Bahkan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan badan sejenis, harus berkontribusi memberikan informasi penting kepada Jokowi-JK, supaya tidak terjebak atau salah memilih personil kabinetnya.

"Banyak orang di republik ini punya penampilan wah, profesional, pintar membangun citra, punya kapasitas dan mumpuni di bidangnya, tetapi punya persoalan hukum dan kelakuannya buruk," tegasnya.

Dengan clearance atau surat resmi dari beberapa lembaga negara, tentu selain masukan dari masyarakat, maka diharapkan sosok yang nantinya menduduki portofolio menteri, bisa fokus bekerja membantu Jokowi-JK menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, sekaligus membawa perubahan hidup yang lebih baik bagi rakyat. [dem]