Berita

sby/net

Politik

PILPRES 2014

Soal Demokrat di Pemerintahan atau Oposisi, Ada di Tangan SBY

KAMIS, 24 JULI 2014 | 08:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kader Partai Demokrat sepakat menyerahkan kepada ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apakah bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-JK atau jadi oposisi (di luar pemerintahan).

Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin di Jakarta kemarin, Rabu (24/7).

"Segala sesuatu biasanya ketua umum. Bagaimana arah dari ketua umum, itulah yang wajib kita ikuti. Walaupun beliau bertanya juga kepada kami tapi beliaulah yang menjadi penjuru daripada apa yang kami lakukan," kata Amir.


Sejumlah partai politik yang awalnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta mulai ancang-ancang banting setir dan bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK. Begitu pula yang terjadi dengan Partai Demokrat.

"Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri manakala untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk menyumbang pikiran dan tenaga," ujar Amir.
    
Ia menegaskan, Demokrat tidak hanya siap bergabung dalam tataran pemerintahan, melainkan juga siap diajak memperkuat koalisi partai yang mengusung Jokowi di parlemen nanti. Demokrat, sambung dia, bisa menjadi faktor penyeimbang di parlemen apabila memang bergabung dalam koalisi Jokowi di parlemen.

"Saya kira itu juga tugas mulia yang sangat siap untuk Demokrat jalani," papar Amir seperti dikutip dari JPNN.
   
Lebih lanjut, Amir mengungkapkan banyak kader Demokrat yang tertarik untuk bergabung dengan kubu Joko Widodo baik dalam legislatif maupun dalam pemerintahan. Namun keputusan resmi bergabung tidaknya Demokrat dengan pemerintahan Jokowi-JK sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya