Berita

lalu mara/net

MUNAS GOLKAR

Lalu Mara: Omongan Zainal Bintang Tak Pernah Terbukti

KAMIS, 24 JULI 2014 | 05:06 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Omongan politisi Golkar Zainal Bintang bahwa banyak pengurus DPD I Golkar yang kecewa dengan sikap Aburizal Bakrie yang tetap mendukung Prabowo dan menuntut diselenggarakannya musyawarah nasional tahun ini sangat patut untuk diragukan.

Sebab selama ini juga Zainal hanya melontarkan isu ke media massa, tetapi akhirnya tak terbukti.

"Yang disampaikan Zainal Bintang tak pernah terbukti. Kalau mau rebut kepemimpinan Golkar harus berusaha, bukan lewat ngomong saja via media, harus turun ke daerah-daerah," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 24/7).


Lalu Mara, menegaskan bahwa posisi DPD I Golkar saat ini sudah bulat mendukung munas dilakukan tahun 2015. Sebab pelaksanaan Munas 2015 adalah Keputusan Musyawarah Nasional VIII tentang program umum Partai Golkar pada tahun 2009.

Keputusan Munas itu lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan DPP Partai Golkar No Kep-27/DPP/Golkar/XII/2009 tentang komposisi dan personalia DPP Partai Golkar masa bakti 2009-2015. Selain itu, Lalu Mara juga menjelaskan bahwa keputusan munas dilakukan tahun 2015 sama tingginya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"AD/ART juga produk munas. Rekomendasi untuk melaksanakan munas tahun 2015 juga produk munas, forum tertinggi pengambil keputusan partai. Tidak ada yang perlu dipertentangkan," ucap Lalu Mara.

Sementara itu, terkait dengan persoalan masa jabatan Aburizal yang enam tahun, Lalu Mara mengungkapkan bahwa hal ini tak hanya baru terjadi kali ini.

"Di era Pak Akbar kan harusnya munas tahun 2003, berdasarkan keputusan rapimnas jadi tahun 2004. Rapimnas di bawah munas derajatnya, biasa saja kan. Demikian juga pada tahun 1971 kan munasnya tahun 1977," demikian Lalu Mara. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya