Harus ada forum untuk mengevaluasi kegagalan beruntun Partai Golkar secara besar-besaran. Elit Partai Golkar juga tidak boleh egois dan hanya mengedepankan kepentingan elit dan kelompoknya tanpa berpikir tentang masa depan partai selanjutnya.
"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elit dan kelompoknya, sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," kata politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, beberapa saat lalu (Rabu, 23/7).
Anggota DPR yang dipecat karena mendukung Jokowi-JK ini mengingatkan bahwa Partai Golkar bukan milik Ketua Umum, Sekjen, DPP, beberapa Ketua DPD dan segelintir elit lainnya. Tapi Golkar dengan sejarah panjangnya sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia.
"Tidak ada yang harus ditunda atau dipercepat. Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran. Forum itu adalah Munas lima tahun. Ingat ketika dilantik pengurus itu periodenya 2009-2014, bukan 2015. Mayoritas kader dan pemilih Golkar menghendaki itu," papar Nusron yang menjadi caleg terpilih periode 2014-1019 dengan meraih suara terbesar.
Nusron mengatakan periode ini merupakan masa kusam dan kegelapan Partai Golkar. Berbagai portofolio Kepala Daerah strategis banyak yang lepas, Pemilu Legislatif gagal mencapai target bahkan kehilangan 15 kursi dibanding 2009, Pilpres gagal mencalonkan Presiden atau menyodorkan cawapres, ikut koalisi juga kalah.
"Lantas apalagi prestasi yang akan dibanggakan kepada kader dan konstituen? Kok masih mau mencoba bertahan dengan egonya dengan mengulur-ulur waktu," kecam Nusron atas kinerja Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.
Dia mengingatkan slogan Partai Golkar adalah suara rakyat suara Golkar. Apa yang terbaik buat rakyat dan bangsa, akan menjadi kebijakan Partai Golkar. Namun, faktanya yang terjadi sebaliknya, apa yang terbaik buat elit yang akan diperjuangkan Golkar. Ini yang membuat Partai Golkar mengalami kekalahan secara beruntun.
"Kalau ini masih dipertahankan, kami yakin Pemilu 2019 konstituen Golkar akan berbondong-bondong pindah ke partai lain, karena abai dengan kehendak konstituen dan rakyat. Golkar butuh nafas, paradigma, nalar gerakan dan tokoh baru untuk bisa berkompetisi pada Pemilu 2019. Apalagi pemilu mendatang serentak, Pileg dan Pilpres," tandasnya
.[wid]
