Berita

nusron wahid/net

Ketum GP Ansor Sesalkan Langkah Politik Prabowo

SELASA, 22 JULI 2014 | 17:41 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Langkah Prabowo Subianto menarik diri dalam tahapan Pilpres menjelang final rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan yang tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.

"Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem. Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, beberapa saat lalu (Selasa, 22/7).

Politisi Golkar yang dipecat karena mendukung capres Jokowi-JK ini mengatakan sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimat dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.


Nusron menyebut kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

"Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga," lanjut Nusron.

Dia menambahkan, terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri KPU dan Bawaslu, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah jauh lebih baik, transparan, demokratis, kredibel dan akuntabel. Kalau toh ada kecurangan itu terjadi dalam proses menjelang pemilihan seperti money politik, dan mobilisasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh pendukung capres tertentu, bukan KPU dan Bawaslu.

"Untuk itu mari kita buktikan dengan bersama-sama melalui mekanisme yang ada. Bukan dengan cara mengancam dan mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Upaya deligitimasi KPU dan Bawaslu sama saja mendelegitimasi institusi negara," demikian Nusron. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya